“Posko memastikan seluruh operasi berada dalam satu rantai komando dan penyajian data dilakukan secara terkoordinasi,” ujar Rustian.
Di tingkat provinsi, ungkap Rustian, pemerintah diminta menyiapkan pos pendamping guna memperkuat operasi di kabupaten/kota. Selain itu, ia menegaskan perlunya pendataan detail terhadap kerusakan infrastruktur dan dampak di masyarakat. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
“Pemerintah daerah diminta mulai menyiapkan konsep relokasi jika ada masyarakat yang tinggal di zona rawan dan harus dipindahkan,” tuturnya.
Sebelum rakor berlangsung, BNPB kembali menyalurkan bantuan darurat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar serta sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Bantuan juga diberikan kepada Polda Sumbar untuk mendukung operasi lapangan.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, kasur lipat, hygiene kit, tenda pengungsi, selimut, peralatan kebersihan, perahu karet, genset, hingga gergaji mesin. Sehari sebelumnya, bantuan serupa telah dikirimkan ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. (*)
