PADANG, METRO—Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan sejumlah arahan strategis untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem yang melanda 13 kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar).
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat yang digelar di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (27/11). Rakor dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy bersama Sekretaris Utama BNPB Dr Rustian dan dihadiri unsur Forkopimda serta perangkat daerah terkait.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat tingkat menteri mengenai kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang berlangsung pada hari yang sama.
Dalam arahannya, Rustian menekankan pentingnya percepatan penetapan status darurat di wilayah terdampak. Dengan status tersebut, proses penanganan dapat berjalan lebih cepat melalui dukungan lintas sektor, optimalisasi sumber daya, hingga mobilisasi peralatan dan logistik.
“Penetapan status kedaruratan harus menjadi langkah awal agar penanganan lapangan dapat efektif,” tegas Rustian.
Sejauh ini, pemerintah provinsi beserta sebagian besar kabupaten dan kota terdampak telah menetapkan status darurat. Salah satu arahan penting lainnya adalah kewajiban pembentukan pos komando (posko) terpadu di seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana. Posko menjadi pusat koordinasi satu pintu pada masa tanggap darurat, mulai dari perencanaan operasi, pengumpulan data, hingga pelaksanaan penanganan.
“Posko memastikan seluruh operasi berada dalam satu rantai komando dan penyajian data dilakukan secara terkoordinasi,” ujar Rustian.
Di tingkat provinsi, ungkap Rustian, pemerintah diminta menyiapkan pos pendamping guna memperkuat operasi di kabupaten/kota. Selain itu, ia menegaskan perlunya pendataan detail terhadap kerusakan infrastruktur dan dampak di masyarakat. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
“Pemerintah daerah diminta mulai menyiapkan konsep relokasi jika ada masyarakat yang tinggal di zona rawan dan harus dipindahkan,” tuturnya.
Sebelum rakor berlangsung, BNPB kembali menyalurkan bantuan darurat kepada Pemerintah Provinsi Sumbar serta sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Agam, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Bantuan juga diberikan kepada Polda Sumbar untuk mendukung operasi lapangan.
Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, kasur lipat, hygiene kit, tenda pengungsi, selimut, peralatan kebersihan, perahu karet, genset, hingga gergaji mesin. Sehari sebelumnya, bantuan serupa telah dikirimkan ke Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. (*)
