POLIKO, METRO –Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kota Payakumbuh berlangsung khidmad dan pantang kendor. Meski hujan mengguyur sejak pagi, ratusan guru tetap melaksanakan upacara bersama Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, di halaman Balai Kota Payakumbuh, Selasa (25/11).
Dalam upacara itu, Wawako Elzadaswarman membacakan sambutan Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, yang menegaskan kembali sejarah panjang, konsistensi perjuangan, serta tantangan besar yang kini dihadapi profesi guru di Indonesia.
PGRI yang berdiri di Solo pada 25 November 1945, seratus hari setelah kemerdekaan RI, dibangun dari semangat persatuan para guru di tengah situasi perang. Guru menjadi bagian dari kekuatan kebangsaan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menjaga kedaulatan republik yang baru seumur jagung.
“Dengan semangat persatuan, para guru berikrar bahwa guru Indonesia harus bersatu dalam satu organisasi, mendidik, dan menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Inilah jiwa PGRI sejak awal berdiri hingga sekarang,” kata Wawako Elzadaswarman.
Ia juga mengapresiasi Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 yang menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional, yang merupakan bentuk penghargaan negara terhadap kiprah besar guru.
Memasuki usia ke-80, PGRI menilai dunia pendidikan berada di titik krusial. Ledakan teknologi digital, kecerdasan buatan, serta perubahan pola belajar membuat guru dituntut tidak berhenti beradaptasi.
“Perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital mengharuskan kita untuk tidak berhenti belajar. Guru harus terus berinovasi dan memiliki pola pikir bertumbuh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa guru merupakan aktor utama dalam menjawab kebutuhan generasi masa depan, terutama kemampuan literasi, karakter, dan kolaborasi lintas disiplin. Isu lain yang mendapat sorotan tajam adalah meningkatnya kasus guru yang tersandung persoalan hukum saat menjalankan tugas. “Maraknya guru yang mengalami kekerasan dan dilaporkan ke pengadilan menunjukkan lemahnya perlindungan guru,” tegasnya.
PGRI, kata dia, terus melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus tersebut meski tidak semuanya terekspos publik.
Ia meminta pemerintah dan DPR memasukkan norma perlindungan guru dalam rancangan undang-undang baru. PGRI sangat berharap agar RUU Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dibahas tidak menghapus Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (TPGD), mempercepat sertifikasi, dan memastikan rekrutmen honorer melalui mekanisme ASN tanpa diskriminasi guru negeri dan swasta.
“RUU Sisdiknas harus memuat secara eksplisit substansi penting mengenai kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan profesi guru,” pesan Ketum PB PGRI.
Unifah menyatakan bahwa PGRI menaruh harapan besar pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui program Asta Cita yang salah satunya memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan. “Pendidikan yang berkualitas akan terwujud jika guru mendapat perhatian serius dalam hal kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan hukum,” katanya.
PGRI juga mengajak organisasi di semua tingkatan untuk memperkuat solidaritas internal, memperluas pelayanan kepada anggota, dan menjaga kemitraan strategis dengan pemerintah pusat maupun daerah. “PGRI harus menjadi kekuatan moral intelektual yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan,” tutup Unifah mengakhiri sambutannya.
Wawako Elzadaswarman usai upacara menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Payakumbuh agar tetap berdedikasi di tengah berbagai tantangan zaman. “Guru adalah penjaga peradaban. Kota Payakumbuh berdiri karena para pendidiknya menjaga kualitas generasi kita,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh mendukung penuh agenda peningkatan kompetensi guru dan sinergi dengan PGRI. “Hidup Guru! Hidup PGRI! Solidaritas Yes! Siapa Kita? Indonesia!,” pungkasnya. (uus)
