PADANG, METRO–Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 disusun secara realistis, efisien, dan fokus pada kepentingan masyarakat banyak.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir RAPBD 2026 di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (24/11).
Dalam penyampaiannya, Rachmad menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 sangat dipengaruhi penurunan tajam alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sesuai Kepmenkeu Nomor 29 Tahun 2025. TKD Kota Padang yang sebelumnya mencapai Rp1,852 triliun pada 2025, turun menjadi Rp1,393 triliun pada 2026 — merosot sekitar Rp459 miliar atau 24,8 persen. Penurunan ini membuat pemerintah daerah harus melakukan rasionalisasi dan meninjau ulang prioritas pembangunan.
“Dengan kondisi fiskal yang menurun, Fraksi Gerindra menilai sangat penting untuk menunda atau merevisi program yang kurang prioritas demi menjaga efektivitas anggaran dan kesinambungan pembangunan,” ujar Rachmad pada paripurna yang dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran.
Gerindra menyoroti capaian positif pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik dari Rp897,6 miliar menjadi Rp1,024 triliun pada RAPBD 2026. Rachmad menegaskan bahwa peningkatan ini harus dicapai secara nyata melalui strategi yang terukur dan kondusif bagi dunia usaha.
“Peningkatan PAD tidak boleh semata untuk menutup defisit, tetapi harus memperkuat fondasi fiskal Kota Padang dalam jangka panjang,” jelas Rachmad pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye.
Fraksi Gerindra juga memberi perhatian terhadap pengurangan sejumlah belanja mengikat, termasuk penghapusan anggaran Rp7 miliar untuk asuransi gedung dan kendaraan dinas. Rachmad mengingatkan bahwa kebijakan itu dapat menimbulkan risiko terhadap aset pemerintah daerah.
“Efisiensi memang penting, tetapi perlindungan aset vital pemerintah harus tetap menjadi pertimbangan utama,” tegas Rachmad, Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar.
Selain itu, operasional LPS-DLH yang mencapai Rp31,6 miliar juga diminta untuk dievaluasi ulang demi memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Dukungan Restrukturisasi SOTK
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan terhadap restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) guna menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efisien. Langkah ini dinilai krusial agar belanja pegawai dapat ditekan sesuai ketentuan maksimal 30 persen dari total belanja daerah pada masa transisi 2027.
Setelah mencermati keseluruhan proses pembahasan RAPBD, Fraksi Gerindra secara resmi menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami berharap APBD 2026 dapat membawa manfaat nyata, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang,” tutup Rachmad. (*)
