DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan DPRD Kota Padang resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Senin (24/11).
Penetapan anggaran tahun depan dilakukan di tengah kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat.
Paripurna diawali dengan pandangan akhir seluruh fraksi yang menyoroti pentingnya efisiensi, ketepatan sasaran belanja, serta penguatan pendapatan daerah sebagai respon terhadap keterbatasan ruang fiskal tahun 2026.
Catatan dan rekomendasi fraksi diarahkan untuk memastikan stabilitas keuangan daerah tetap terjaga tanpa mengurangi fokus pada layanan publik.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dalam pembahasan yang berlangsung intensif.
Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi perampingan anggaran, Pemko berupaya menjaga struktur belanja tetap selaras dengan prioritas pembangunan.
“Alhamdulillah kita baru saja menetapkan APBD 2026. Tentu dengan segala keterbatasan, namun kita bisa menyepakati struktur pembangunan yang akan kita jalankan tahun depan,” ujar Fadly.
Ia menjelaskan bahwa tantangan utama fiskal tahun 2026 adalah terbatasnya kapasitas belanja daerah akibat kebijakan penyesuaian nasional. Untuk itu, Pemko Padang akan mengoptimalkan belanja prioritas dan melakukan efisiensi pada sektor-sektor yang belum mendesak.
Fadly menyebut program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, dan Smart Surau tetap dipertahankan sebagai belanja inti. Sementara beberapa program infrastruktur yang tidak mendesak disepakati untuk ditunda ke 2027 agar tidak membebani ruang fiskal.
“Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan harus direalisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD, bagaimana program prioritas tetap tercapai meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” jelasnya.
Demi menjaga keberlanjutan program, Pemko Padang juga menyiapkan strategi pembiayaan alternatif di luar APBD, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan potensi kemitraan lainnya.
“Pemerintah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan lain agar program utama tidak terkendala,” kata Fadly.
Penetapan APBD 2026 diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang sebagai dasar pelaksanaan seluruh program pembangunan tahun depan. (***)
