METRO PADANG

BI Jadikan Studi Praktik Terbaik, Transaksi KKI Pemko Padang Tertinggi di Sumatera, Naik 36 Kali Lipat

0
×

BI Jadikan Studi Praktik Terbaik, Transaksi KKI Pemko Padang Tertinggi di Sumatera, Naik 36 Kali Lipat

Sebarkan artikel ini
Dinilai memiliki capaian pelaksanaan KKI yang masif melalui program program yang
NARASUMBER— Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa, terpilih sebagai salah satu narasumber Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Wilayah Sumatera, di Kota Medan, Kamis (20/11).

PADANG, METRO–Dinilai memiliki capaian pelaksanaan KKI yang ma­sif melalui program-program yang intensif, Pemko Padang diwakili Kepala BPKAD Raju Minropa terpilih sebagai salah satu narasumber Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Wilayah Su­ma­tera.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini digelar di Kota Medan, Kamis (20/11), dan turut hadir sebagai narasumber perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI dan LKPP.

Disampaikan Raju Minropa, implementasi penggunaan KKI Pemko Padang selama 3 tahun berjalan menunjukkan peningkatan signifikan.

Baca Juga  8 Personel Satpol PP Padang Jadi Kontingen Sumbar di PON Aceh-Sumut

“Awal penggunaan KKI Kota Padang pada tahun 2023 kita mencatat nilai transaksi sebesar Rp. 89,5 juta. Tahun 2024 naik ke Rp. 740,4 juta dan tahun 2025 ini mencapai Rp. 3,26 miliar. Tahun 2026 kita targetkan penggunaan KKI Pemerintah Daerah Kota Padang mencapai Rp. 15 miliar,” terang Raju Minropa.

Raju Minropa juga menjelaskan bahwa Pemko Padang juga salah satu pemerintah daerah yang paling siap untuk penggunaan KKI di Indonesia yang di­buk­­tikan dengan kesiapan pe­raturan penggunaan KKI.

Baca Juga  Disdag Kota Padang Diminta Awasi Agen dan Distributor

“Dari Permendagri 79/2022, kita menyiapkan aturan teknis penggunaan KKI di lingkup Pemko Padang. Antara lain Perwako 7/2023, Kep-Wako 507/2024, Kep-Wako 738/2024 dan Kep-Wako 758/2024,” tambahnya lagi.

Pengunaan KKI di ling­kup Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk me­ning­katkan transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang lebih baik, cashless payment, kemudahan pembayaran dan mempercepat proses administrasi. (brm)