Ny. Merry berharap kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga meningkatkan kapasitas kader dalam memahami peran posyandu sebagai pendukung utama pelaksanaan SPM di lapangan. Mulai dari penyuluhan pendidikan keluarga, deteksi dini kesehatan, pemanfaatan infrastruktur layak, hingga penanganan masalah sosial serta kondisi darurat di komunitas.
Ia turut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan SPM. Terdapat 12 OPD yang terlibat dalam pelaksanaan SPM, di antaranya:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, BPBD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, serta Bagian Hukum.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar yang lebih terpadu dan responsif di tingkat nagari.
“Ketika semua OPD bergerak bersama, kader posyandu tidak berjalan sendirian. Mereka memiliki ruang koordinasi untuk melaporkan persoalan, meminta pendampingan, dan memperoleh solusi cepat. Inilah wujud nyata pemerintahan yang hadir di tengah masyarakat,” ujar Ny. Merry.
Melalui pembekalan ini, ia kembali berharap kader posyandu semakin siap menjadi motor penggerak pelayanan dasar yang berkualitas, manusiawi, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat di seluruh nagari. (pry)
