Yudesri mengatakan, poin dua ini adalah penegasan dari poin pertama. ”Jadi dalam hal ini Pemkab Pasaman meminta pemerintah provinsi tetap merealisasikan pendidikan gratis di Pasaman, karena Pemkab Pasaman sudah merealisasikan BKK ke Pemprov Sumbar,” ujarnya.
Sekda Yudesri menyadari, saat ini kondisi keuangan daerah dalam keadaan tidak stabil. Meski begitu program prioritas terutama di sektor pendidikan tetap menjadi fokus utama Pemkab Pasaman. Karena itulah surat sekda tersebut ditujukan kepada gubernur, agar pendidikan gratis tetap berjalan sebagaimana mestinya di Pasaman.
Lebih jauh disampaikannya, jikapun rencana pengurangan BKK itu terjadi, diharapkan tidak akan mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan gratis di Pasaman. Menurutnya, penyesuaian anggaran justru akan difokuskan pada pos-pos pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar.
Seperti efisiensi ke beberapa jenis belanja yang masih bisa ditunda, seperti anggaran perjalanan dinas, pembelian aset baru, hingga perbaikan fasilitas non-urgen, serta hal-hal lainnya yang tidak dalam kebutuhan mendesak. “Untuk menjamin pendidikan tetap berjalan, penghematan bisa dilakukan pada hal lainnya. Misal belanja perjalanan dinas, pengadaan komputer, pembelian AC, atau biaya perbaikan lain yang tidak mendesak,” ujarnya.
Dengan strategi itu, Pemkab Pasama memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan tetap aman, dan proses belajar mengajar di sekolah tidak akan terganggu. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga agar kegiatan pendidikan tetap stabil meskipun terjadi penyesuaian anggaran.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Pasaman Muslim menegaskan bahwa, sampai saat sekarang tidak satupun pelajar setingkat SMA sederajat dibebankan biaya di Pasaman, apalagi untuk biaya SPP. “Sampai sekarang sekolah gratis masih tetap lanjut,” ujar pria yang juga Kepala SMK 1 Lubuk Sikaping ini.
Ia juga menegaskan, sampai saat sekarang proses belajar mengajar di tingkat SLTA masih berjalan sebagaimana mestinya. Para guru juga tidak mengeluhkan hal-hal lain, termasuk masalah gaji karena semuanya sudah terakomodir. Termasuk begitu juga dengan orang tua siswa. “Jadi semuanya normal seperti biasa,” ujarnya. Menurutnya, jika pun terjadi pengurangan BKK, yang terdampak bukanlah hal-hal sentral. Untuk keberlangsungan pendidikan bisa saja dilakukan rasionalisasi terkait dengan pembiyaan dan belanja-belanja yang dapat ditunda pembiayaannya, seperti penghapusan perjalanan dinas, seperti pembelian komputer atau pembelian AC serta biaya perbaikan-perbaikan lainnya. (ped/rel)
