BPP Sumbar Prabowo-Sandi Buka Posko Pengaduan

SAWAHAN, METRO – Untuk mendapatkan bukti, fakta dan data akurat terkait pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Sumbar Prabowo-Sandi resmi membuka posko pengaduan di Sekretariat DPD Gerindra Sumbar, Minggu (28/4). Posko pengaduan tersebut juga didirikan di semua kabupaten kota di Sumbar.
Sekretaris Gerindra Sumbar, Desrio Putra mengatakan, didirikannya posko ini sesuai dengan arahan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang bertujuan untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran khususnya Pilpres. ”Posko ini dibentuk di semua provinsi secara nasional dan juga diikuti semua kabupaten kota. Selama ini masyarakat yang menemukan kecurangan tidak taHu kemana mau dilaporkan. Dengan adanya posko pengaduan, laporan itu bisa kita tampung. Bagi yang terlalu jauh datang ke Padang kita juga persiapkan di kabupaten kota masing-masing,” kata Desrio.
Desrio menjelaskan, pihaknya ingin mendapatkan data dan fakta serta bukti yang berkaitan dengan pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan Pilpres ini. Mekanisme dan tindak lanjut pengaduan tersebut, setelah diterima di kabupaten kota maupun provinsi, nantinya akan dikumpulkan secara nasional.
”Laporan-laporan disertai dengan bukti-bukti otentik dari masyarakat inilah yang nantinya dijadikan sebagai bahan mengajukan upaya hukum terhadap pihak pihak terkait yang melanggar. Hukum harus ditegakkan, dan kita ingin keadilan serat tidak boleh ada keberpihakan. Kita ingin pelangaran itu ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Desrio.
Desrio menambahkan, dalam proses pengaduan, masyarakat bisa melalui via telepon dengan menghubungi call centre 082283628642, dengan syarat harus menerangkan identitas dan menjelaskan seperti apa pelanggaran serta bukti-bukti seperti apa yang dimilikinya. Setelah itu, pengadu juga harus mengisi formulir pengaduan sehingga semua pengadu memang-memang benar jelas.
“Misalkan, kalau ada masyarakat yang mengadu melalui call centre, tapi pengadu tidak bisa datang ke posko, kita juga siapkan petugas yang bisa datang langsung ke tempat pengadu. Selain itu, pengadu juga harus memiliki bukti-bukti yang otentik terkait kecurangan maupun pelanggaran itu, bisa berupa dokumen, foto ataupun video,” jelas Desrio.
Sementara itu, Sekretaris BPP Sumbar Prabowo-Sandi, Profesor Nasryzal Carlo mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan dibukanya posko pengaduan ini. Pasalnya, selama proses Pemilu 2019, memang sudah banyak masyarakat yang datang ke posko pemenangan mengadukan adanya indikasi kecurangan maupun pelanggaran.
”Diharapkan dengan posko ini, semua temuan pelanggaran di setiap tahapan Pemilu tentu akan ditindak lebih cepat. Bagaimana pun kita berharap pemilu ini jujur dan adil, tapi dari kasat mata kita lihat temuan di lapangan, nyatanya banyak pelanggaran. Kami berharap, masyarakat yang punya bukti-bukti, segera melaporkan sehingga dengan demikian apa yang dirasakan kecurangan dapat ditindaklanjuti,” ungkap Profesor Carlo.
Selain itu, Tim Hukum dan Advokasi dari Direktorat Hukum BPN Prabowo-Sandi Yandri Sudarso mengatakan pihaknya memang ditugaskan datang ke Sumbar untuk mengumpulkan semua bukti-bukti kecurangan yang ada di Sumbar baik yang terjadi sebelum, pada saat hingga setelah pencoblosan.
”Kami juga diminta untuk berkoordinasi dengan DPD dan DPC untuk mendapatkan fakta-fakta dan bukti yang berkaitan dengan kecurangan maupun pelanggaran di Pilpres tahun 2019, hingga didirikannya posko pengaduan ini. Nantinya, semua laporan yang masuk akan diteruskan kepada pihak terkait,” kata Yandri.
Hal yang sama diungkapkan LA DPD Gerindra Sumbar, Fardi Winaldi mengatakan dibentuknya posko pengaduan di BPP Sumbar Prabowo-Sandi sebagai bentuk perpanjangan tangan BPN untuk mengkoordinir semua temuan-temuan yang masuk ke posko yang ada di semua kabupaten kota.
”Kami imbau seluruh relawanan, simpatisan, emak-emak jika menemukan pelanggaran, kami memohon kesediaan untuk menyerahkan dokumen yang akurat agar bisa ditindaklanjuti. Bisa menghubungi call centre atau datang langsung ke posko. Ini khusus Pilpres saja,” pungkasnya. (rgr)