PADANG, METRO–Wali Kota Padang Fadly Amran menjawab hasil dari temuan dan pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) terhadap adanya maladministrasi yang dilakukan RSUD Rasidin. Wako menegaskan, jika Pemko Padang telah melakukan restrukturisasi manajemen rumah sakit umum daerah Padang tersebut.
“Kita telah melakukan restrukturisasi, apa yang dianjurkan oleh Ombudsman pun juga sudah kita laksanakan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/11).
Selain itu katanya, pihaknya juga mendengar langsung dari masyarakat yang datang bahwa pelayanan di RSUD tersebut telah cukup puas dengan peningkatan pelayanan tersebut.
Sebelumnya, Ombudsman Sumbar menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan maladministrasi di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang. Tiga instansi yang menjadi sorotan itu adalah RSUD dr. Rasidin, Dinas Perdagangan, dan Dinas Sosial Kota Padang.
Penyampaian hasil pemeriksaan ini dilakukan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, dihadapan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, beserta para kepala OPD terkait.
Adel menegaskan bahwa temuan Ombudsman merupakan hasil pemeriksaan mendalam terhadap laporan masyarakat dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Apa yang kami sampaikan adalah hasil pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat dan klarifikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Kami menemukan sejumlah bentuk maladministrasi yang perlu segera dibenahi oleh Pemko Padang,” ujar Adel.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan maladministrasi dalam pelayanan medis RSUD dr. Rasidin Padang, terkait dengan penanganan pasien alm. Desi Erianti, yang meninggal dunia pada 31 Mei 2025.
Sebelumnya, almarhumah sempat dibawa ke IGD RSUD dr. Rasidin karena mengalami sesak napas, namun kemudian dipulangkan dengan alasan tidak memenuhi standar kedaruratan. Tak lama setelah itu, ia meninggal dunia di RS Siti Rahmah pada pukul 12.31 WIB.
Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan penyimpangan prosedur dalam proses penanganan pasien oleh dokter penanggung jawab di IGD.
“Kami menemukan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Direktur RSUD dr. Rasidin terkait penempatan petugas medis yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan yang sudah tidak berlaku,” ungkap Adel.
Selain itu, Ombudsman juga mencatat bahwa sistem rekam medis pasien di RSUD dr. Rasidin belum terintegrasi secara elektronik, serta kurangnya sarana CCTV pengawasan di area IGD, yang seharusnya menjadi alat pengendalian keselamatan pasien.
Adel menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 13 dokter bertugas di IGD, namun hanya 7 orang yang memiliki sertifikat ACLS aktif, sementara 6 dokter lainnya menggunakan sertifikat yang telah kedaluwarsa.
“Selama pandemi Covid-19, pelatihan tidak dilaksanakan, baru dimulai lagi tahun 2023. Namun kini, seluruh petugas medis IGD telah memiliki sertifikat kompetensi kegawatdaruratan yang masih berlaku,” tambahnya. (brm)
