Secara total, pendapatan daerah menurun 11,52 persen, dari Rp3 triliun menjadi Rp2,65 triliun.
Meski demikian, Fraksi PKB-Ummat menegaskan bahwa orientasi penyusunan anggaran tetap harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga,” tegas fraksi tersebut.
Mereka juga menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi hasil nyata, berkelanjutan, dan berbasis analisis mendalam, termasuk strategi agresif untuk menggali potensi PAD agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat dikurangi.
Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan sepakat dengan berbagai masukan yang disampaikan DPRD. Ia menilai bahwa pemangkasan dana transfer dari pusat harus disikapi dengan kebijakan yang bijak agar program-program masyarakat tetap berjalan optimal.
“Tentunya memang perlu kekreatifitasan dalam mengelola APBD tahun 2026 mendatang,” ujar Fadly Amran usai rapat paripurna tersebut.
Ia menambahkan, saran dan masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan penting bagi Pemko Padang untuk menyiapkan tanggapan resmi pada rapat paripurna selanjutnya.
“Mudah-mudahan dengan pandangan dan pertanyaan ini, kami bisa menyusun jawaban yang komprehensif dan solutif,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan visi eksekutif dan legislatif untuk menghadapi tantangan fiskal dan menjaga arah pembangunan Kota Padang di tahun 2026. (***)
