PADANG, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menanggapi serius keluhan masyarakat Sumbar terkait maraknya praktik pembelian BBM Solar bersubsidi secara ilegal atau yang dikenal dengan istilah “lansir”. Menurutnya, praktik ini telah berdampak pada kelangkaan Solar di beberapa daerah di Sumbar.
Andre mengungkapkan Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbar telah mengambil langkah awal dengan memblokir ribuan nomor polisi kendaraan yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Pertamina sudah menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebanyak 3.500 nopol kendaraan yang diduga kuat terlibat lansir BBM bersubsidi sudah diblokir,” kata Andre Rosiade saat sidak ke SPBU Air Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (9/11).
Andre Rosiade datang didampingi Romi Bachtiar, Area Manager Comrel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Sales Are Manager (SAM) Sumbar Fachri Rizal, Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen dan lainnya.
Selain itu, kata Andre, Pertamina Patra Niaga juga disebut berkali-kali memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti memfasilitasi penjualan Solar bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.
Meski demikian, Andre menegaskan bahwa proses penindakan hukum bukan ranah Pertamina, melainkan aparat kepolisian. Karena itu, ia akan meminta dukungan langsung dari Kapolda Sumbar agar penanganan pelanggaran ini dapat berjalan efektif.
“Untuk penegakan hukumnya bukan kewenangan Pertamina. Karena itu, kami akan meminta Kapolda Sumbar agar dapat bekerja sama dengan Pertamina dalam melakukan penelusuran dan penindakan di lapangan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.
Andre menduga praktik “lansir” menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan Solar, meskipun kuota BBM bersubsidi telah dinaikkan hingga 15%. Ia menilai Solar hasil lansiran berpotensi dialihkan ke sektor-sektor yang seharusnya tidak menerima subsidi, seperti tambang, industri, atau perkebunan.
“Kalau masih langka, berarti ada yang tidak tepat sasaran. Ini harus kita tuntaskan bersama,” tegas Andre.
Ia berharap kolaborasi Pertamina dan Polda Sumbar dapat memastikan distribusi Solar bersubsidi kembali sesuai peruntukan, sehingga masyarakat yang berhak benar-benar mendapat manfaat. “Kami sangat berharap penegakan hukum terus dilakukan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran,” katanya. (*)
