“Kalau pekerjaannya pekerjaan non-pokok itu wajar dioutsourcingkan, tapi kalau pokok jangan dioutsourcingkan, harusnya kan jadi pekerja tetap,” tegasnya.
Magang dan Penggajian Akan Diatur Lebih Adil
Selain itu, konsep baru yang diajukan juga mencakup aturan magang dan sistem penghitungan upah minimum yang lebih manusiawi. Nantinya, penentuan upah minimum harus memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak.
“Yang biasanya penggajian tersebut lewat Undang-Undang Cipta Kerja hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka tentu ke depan dihitung lewat penghasilan yang layak. Dengan demikian ada penghitungan kehidupan yang layak atau KHL,” katanya.
DPR Dorong Pembahasan Cepat di Komisi IX
Aher menyebut, pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru ini kini sudah berada di Komisi IX DPR RI. Ia memastikan DPR akan mendorong partisipasi penuh dari berbagai konfederasi dan serikat buruh di Indonesia.
“Sekarang sudah dipanjakan di Komisi 9, sedang terus bertemu dengan berbagai kalangan, termasuk dengan konfederasi. Ada 28 konfederasi di negeri kita,” ungkapnya. (jpg)
