“Fraksi Umat Golkar berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD agar pembangunan berkelanjutan dapat terus dilaksanakan,” sampainya.
Lebih lanjut, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik serta memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung APBD 2026, karena APBD 2026 penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2025-2029, akan tetapi pemerintah daerah harus mengacu pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk alokasi dana anggaran harus tepat sasaran agar arah kebijakan dan perioritas yang akan di tetapkan mencerminkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami mendukung Raperda serta memberikan saran agar dana anggaran di alokasikan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi satu persatu telah diutarakan pada Rapat Paripurna tersebut dan akan dijawab pada Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 7 November 2026 yang akan datang. (ant)
