BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) menggelar rapat kerja pengurus sebagai langkah awal dalam menyusun program prioritas kesejahteraan sosial tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dekranasda, Senin (3/11/2026), dipimpin langsung oleh Ketua LKKS Kota Bukittinggi, Ny. Yesi Ramlan Nurmatias.
Dalam arahannya, Ny. Yesi menegaskan bahwa LKKS memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai lembaga dan organisasi sosial di Kota Bukittinggi, termasuk panti sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjangkau masyarakat. Keberadaan tenaga sosial sangat dibutuhkan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. LKKS hadir sebagai mitra pemerintah untuk memperkuat jangkauan dan layanan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, LKKS akan terus memperkuat berbagai kegiatan sosial yang telah berjalan, sekaligus menyusun program baru yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, kita akan menyusun program prioritas sesuai dengan kondisi lapangan. LKKS berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan menjadi mitra strategis Pemko Bukittinggi dalam memastikan setiap program sosial dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Ny. Yesi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi sekaligus pembina teknis LKKS, Syanji Faredy, menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan agenda perdana setelah pelantikan pengurus baru LKKS.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyusun program kerja LKKS tahun 2026. Kami berharap dari pertemuan ini lahir gagasan dan kegiatan strategis yang mampu memperkuat pelayanan sosial di Kota Bukittinggi,” ungkap Syanji.
Ia juga menambahkan bahwa LKKS berperan besar dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan berbagai organisasi sosial, dunia usaha, serta lembaga filantropi melalui program CSR dan kegiatan sosial lainnya.
“LKKS berfungsi memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan sosial yang tepat. Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi sosial, dan sektor swasta, kita optimistis kesejahteraan masyarakat Bukittinggi akan semakin meningkat,” tuturnya.
Rapat kerja ini menandai komitmen bersama antara Pemko Bukittinggi dan LKKS dalam mewujudkan tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih inklusif, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk tahun mendatang. (pry)
