Menurut Vasko, hambatan pembangunan bukan semata soal teknis, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap adat dan karakter masyarakat Minangkabau. “Orang Minang itu tidak sulit, asal tahu cara mendekatinya. Kalau komunikasinya benar, mereka justru akan bantu,” tegasnya.
Vasko menargetkan, pembangunan ruas tol tahap kedua ini dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi dengan Hutama Karya serta menyiapkan alternatif trase yang mempertimbangkan aspek sosial dan teknis secara seimbang. “Pertimbangan sosial jangan sampai jadi penghambat. Justru dari situ harus lahir solusi,” katanya lagi.
Menutup rapat, Vasko menekankan pentingnya sinergi lintas pihak agar pembangunan ruas Padang–Pekanbaru berjalan sesuai target. “Yang penting kita satu suara, jalan bersama. Saya optimistis tol ini bisa selesai tepat waktu,” pungkasnya. Sementara itu, Vice President Divisi Perencanaan PT Hutama Karya (Persero), Dhono Nugroho, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sumbar terhadap kelanjutan proyek strategis nasional tersebut. “Rapat hari ini sangat baik. Kami merasa didukung penuh oleh Pemprov Sumbar, terutama berkat dorongan dari Pak Wakil Gubernur. Itu membuat kami semakin optimistis,” ujarnya. Proyek Tol Trans Sumatera ruas Padang–Pekanbaru memiliki total panjang 255,06 kilometer, dengan beberapa segmen yang melintasi wilayah Sumbar, yakni1. Bangkinang – Pangkalan (Tahap III) : 22 km, 2. Pangkalan – Payakumbuh : 34,95 km, 3. Payakumbuh – Bukittinggi : 32,8 km 4. Bukittinggi – Sicincin : 40,01 km, 5. Sicincin – Padang : 36,6 km.
Diketahui, proyek lanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Padang ini termasuk 50 pembangunan jalan tol yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dimasa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional. Peraturan itu merupakan perubahan kedelapan dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 lalu. (fan)
