JAKARTA, METRO–Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengingatkan seluruh pejabat publik yang berasal dari PKS untuk menjaga nilai-nilai kebaikan. Muzzammil meminta jajarannya berkontribusi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan secara tegas oleh Muzzammil di hadapan seluruh Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, serta kepala daerah dari PKS dalam acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Minggu (2/11).
“Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai itu bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” kata dia dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media pada Senin (3/11).
Muzzammil menyampaikan bahwa pejabat publik dari PKS harus bersih berarti wajib taat pada hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan. Dia ingin para pejabat tersebut selalu menjaga integritas dengan memastikan prinsip zero case terlaksana dengan baik.
“Kami ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip zero case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” imbuhnya.
Sementara itu, pejabat publik PKS yang peduli bisa diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya, profesional ditandai dengan kesiapan dan kompetensi seluruh pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, kemudian negarawan berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.
“Kami ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” kata dia.
Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo, Muzzammil menyatakan bahwa PKS harus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.
“Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” kata dia.
Beberapa proyek yang dijadikan sebagai contoh adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut dia, sejak awal PKS sudah menolak pengesahan UU IKN yang dinilai bermasalah secara formil dan materiil. (jpg)
