BERITA UTAMA

Kementerian ATR/BPN Percepat Digitalisasi untuk Minimalkan Sengketa Tanah

2
×

Kementerian ATR/BPN Percepat Digitalisasi untuk Minimalkan Sengketa Tanah

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, METRO–Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) terus berupaya menekan sengketa tanah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka sengketa dan konflik pertanahan melalui percepatan transformasi digital di sektor layanan publik.

Wamen Ossy menuturkan, Kementerian ATR/BPN se­dang melaksanakan tran­sfor­masi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia.

Digitalisasi layanan per­ta­nahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat tran­spa­ransi data kepemilikan tanah.

Baca Juga  Tabrak Gundukan Tanah, lalu Digilas Truk, Polsuska Tewas Bersimbah Darah 

“Upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi,” tegasnya.

Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN ber­kai­tan langsung dengan pelayanan publik. “Ka­rena itu, modernisasi sis­tem jadi kebutuhan men­desak agar layanan perta­nahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini Wamen Ossy nyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

Baca Juga  BRIN Prediksi Politisasi SARA Kembali Mencuat di Pemilu 2024

“Program PTSL sangat berdampak bagi masya­ra­kat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Dia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus di­per­kuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap ma­sya­rakat terus memberikan du­kungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy. (jpg)