JAKARTA, METRO–Tren kendaraan listrik semakin menggema di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Sejumlah produsen otomotif global dan lokal berlomba meluncurkan model kendaraan bertenaga baterai yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan.
Pemerintah pun memperkuat dorongan melalui berbagai insentif fiskal, seperti potongan pajak dan subsidi pembelian, untuk mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau.
Masyarakat makin antusias melirik kendaraan listrik sebagai alternatif hemat energi dan diklaim bebas polusi. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya penjualan.
Pemandangan mobil listrik di jalan raya kini semakin umum, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Diantara jenama mancanegara yang masuk pasar Indonesia, produk EV asal Tiongkok mendominasi.
Berdasarkan Data Gabungan Industri dan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan beberapa sumber, merek mobil Tiongkok yang sudah hadir di pasar Indonesia diantaranya: Aion, BYD, Denza, Chery, Maxus, MG, Neta, GWM, Wuling, Xpeng, DFSK, serta Geely.
Sementara itu, brand non-Tiongkok yang tak kalah ekspansif untuk segmen EV di Tanah Air antara lain: BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Citroen, Honda, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Polytron, Toyota, Volvo, Vinfast, Kia, serta, Mitsubishi Fuso.
Perkembangan ekosistem EV di Indonesia yang semakin pesat menuntut ketersediaan energi yang berkelanjutan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero) dalam memastikan ketersediaan listrik yang menjangkau pengguna EV di Tanah Air.
Namun, untuk saat ini, menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), kebutuhan listrik dari sektor transportasi khususnya EV masih aman. Itu lantaran saat ini, PLN masih mengalami kondisi oversupply.
“Kalau sekarang bisa. Apalagi PLN kan pernah oversupply juga, artinya nggak akan masalah Kalau misalnya harus membangun jaringan pembangkit listrik, itu juga suatu hal yang mudah bagi PLN. Itu bisa dilakukan,” kata Fahmy.
Dengan kondisi PLN yang oversupply, lanjut Fahmy Radhi, pertumbuhan demand listrik akibat meningkatnya kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor mestinya tidak akan menimbulkan masalah signifikan.
“Jadi, tidak ada kekhawatiran bahwa kehadiran mobil listrik yang bertubi-tubi itu kemudian menimbulkan masalah tentang kekhawatiran listrik. Kalau menurut saya tidak, karena tadi PLN cenderung gitu ya oversupply,” jelas dia.
Hulu Harus Kejar Hilir: Cepat Perbaiki Bauran Energi
Hanya saja, dia menyoroti, pertumbuhan EV yang disebut-sebut kendaraan masa depan ramah lingkungan, tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, dari sisi hulu, mayoritas pemangkitan listrik di PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang besumber dari energi primer fosil (batu bara).
“Jadi di hilir, mobil listrik sudah berkembang cukup pesat. Sementara di hulu penyediaan listrik PLN tadi ini sebagian besar, 57 persen, itu menggunakan batu bara yang merupakan energi kotor. Sehingga ini ironis, di hilir itu sudah mobil listrik yang bersih lingkungan. Tetapi penyediaan listriknya itu masih menggunakan energi kotor,” ungkap dia.
Fahmy menjelaskan, harga yang murah masih jadi alasan mengapa PLN memilih menggunakan batu bara. Meskipun memang terdapat upaya-upaya untuk memperbaiki bauran energi menjadi lebih bersih.
“Misalnya sekarang yang cukup gencar adalah penggunaan energi sampah. Itu juga kan mulai diarahkan di sana. Tapi persentasenya itu masih paling besar adalah energi kotor tadi,” jelas dia.
Sementara itu, untuk memperbaiki bauran energi dengan memperbanyak energi bersih tentu harus disertai langkah-langkah pasti oleh PLN, seperti halnya bekerja sama dengan investor untuk berinvestasi di proyek energi baru terbarukan.
“Ini sebenarnya cukup prospektif karena pasarnya sudah jelas. Artinya berapapun listrik yang dihasilkan itu akan dibeli oleh PLN. Apalagi juga permintaan dari konsumen, baik itu untuk industri atau rumah tangga atau sekarang ditambah dengan mobil listrik, jadi pasarnya itu sudah ada,” ungkap Fahmy.
Menurutnya, bagi investor, berinvestasi dalam proyek energi baru terbarukan akan sangat prospektif, misalnya dengan melakukan joint operation dengan PLN. Namun, dia tak memungkiri bahwa transisi ini memang membutuhkan waktu.
“Butuh waktu untuk menggantikan semuanya, pembangkitnya, dengan energi baru terbarukan itu kan butuh waktu untuk mengundang investor. Kemudian dibangun, baru menghasilkan EBT. Nah pada saat itulah kemudian terjadi migrasi dari energi kotor ke energi bersih,” tukasnya. (*)
