PADANG, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi meminta pemerintah daerah menyusun rencana kerja strategis untuk menanggulangi praktik illegal mining dan illegal fishing di Sumbar. Ia menegaskan, rencana tersebut harus memiliki target yang terukur setiap tahun agar terlihat sejauh mana praktik-praktik ilegal itu dapat dikurangi, meskipun belum sepenuhnya diberantas.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda Provinsi Sumatera Barat tentang penanganan illegal mining, illegal fishing, serta antisipasi kelangkaan BBM bersubsidi, Jumat (24/10) di Istana Gubernur Sumbar.
“Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus memiliki target tahunan yang jelas mengenai berapa banyak praktik illegal mining dan illegal fishing yang dapat diatasi. DPRD Sumbar siap mendukung sesuai kewenangannya, baik melalui regulasi maupun penganggaran,” ujar Muhidi.
Ia menilai, rencana strategis tersebut harus disusun secara rinci dengan struktur kerja yang jelas serta indikator capaian yang terukur. “Jangan hanya sebatas rapat atau pertemuan tanpa hasil konkret. Harus ada pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan bisa berjalan efektif,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti persoalan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi yang kerap terjadi di daerah. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diminimalkan jika praktik illegal mining dan illegal fishing dapat ditekan.
Muhidi itu juga menyinggung kasus pembakaran kapal speedboat patroli milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pesisir Selatan yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Ia menilai, belum tuntasnya penanganan kasus tersebut berdampak pada maraknya kembali aktivitas kapal pukat harimau mini di wilayah perairan itu.
“Beberapa hari lalu bahkan tercatat sekitar 40 kapal yang masuk. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
