“Pemerintah kabupaten tidak ikut mengelola, tapi ikut menjaganya. Kolaborasi bagaimana orang banyak datang ke Solok Selatan,” tegasnya.
Sejalan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan drh. Indra Exploitasia Semiawan menyebut bahwa potensi nilai transaksi ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan masih sangat besar di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok Selatan.
“Sumatera Barat saat ini memiliki Rp 1,3 miliar dari nilai transaksi ekonomi. Sedangkan di Jawa Timur nilainya sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Ini tantangan ke depan bagi Sumatera Barat untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis lingkungan,” kata Indra dalam kesempatan yang sama.
Tantangan ini, lanjutnya, adalah desa yang bersisian langsung dengan hutan dan kawasan konservasi bisa mandiri dan berkontribusi pada ekonomi. Tidak lagi bergantung ke hutan, tapi menjadikan hutan sebagai sumber peningkatan ekonomi berbasis pemanfaatan berkelanjutan dalam bentuk ekowisata dan jasa lingkungan.
Indra menekankan bahwa hutan harus tetap lestari namun pembangunan dan ekonomi tetap harus terlaksana sehingga masyarakat bisa sejahtera. Kunci utama untuk mewujudkan ini adalah dengan adanya sinergi dari berbagai pihak. (jef)
