PARIAMAN, METRO–Wali Kota Pariaman Yota Balad, kemarin, audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico terkait program bantuan sosial yang ada di Kemensos RI untuk masyarakat Kota Pariaman.
“Hari ini, kami menghadap Pak Sekjen Kemensos RI membahas berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, untuk masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” ujarnya, kemarin.
Pertemuan ini fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Pariaman, melalui berbagai program dan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial.
“Adapun Beberapa poin penting yang kami bahas dalam audiensi ini antara lain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, Bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan Sekolah Rakyat,” ungkap Yota Balad.
Terkait bantuan PKH,ia berharap dengan adanya efesiensi anggaran, tidak berimbas kepada pengurangan jumlah penerima PKH yang ada di Kota Pariaman, sebab hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima PKH di daerah yang dipimpinya ini, ulasnya. “Terkait program Universal Health Coverage (UHC), kami mengajukan permohonan kepada Pak Sekjen untuk bantuan migrasi BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, ke Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PBI APBN), karena kami di Pemerintah Kota Pariaman terkendala dana akibat Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Selanjutnya lulusan STPD ini juga menyampaikan permohonan untuk Bantuan Lumbung Sosial yang ada di Kemensos, yang sangat dibutuhkan oleh Kota Pariaman, apalagi Kota Pariaman Sebagai daerah rawan bencana, yang terletak di zona merah Mentawai Mega Trust.
“Kami juga masih mempunyai masyarakat yang memerlukan bantuan alat-alat bantu untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat dan lain-lain. Kami berharap bantuan ini dapat difasilitasi oleh Kementerian Sosial,” ucapnya.
Dia berdiskusi terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman, karena sebelumnya pihaknya telah menyampaikan usulan dan proposal terkait pembangunan Sekolah Rakyat ini.
“Terkait Sekolah Rakyat, kita telah melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemensos, baik administrasi dan kelengkapan lainya. Kami berharap realisasi Sekolah Rakyat di Kota Pariaman sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di tahun 2026 mendatang,” ujarnya. Rombongan Wako Pariaman ini di dampingi Plt Kepala Badan Pengelolaan Keeanga dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Rozy Koesmadi dan jajaran. (efa)
