Muhidi juga menyoroti perlunya inovasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat dalam melakukan kewajiban pajaknya.
Ia mengapresiasi langkah UPTD Samsat Pasaman Barat yang telah menerapkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Kunjungan tersebut turut menjadi ajang dialog antara pimpinan DPRD dengan jajaran Samsat setempat mengenai tantangan yang dihadapi, termasuk kepatuhan wajib pajak dan potensi kebocoran penerimaan.
“Kami berharap ada kolaborasi yang kuat antara Pemprov, Bapenda, dan seluruh UPTD Samsat di Sumbar untuk mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan langsung ini, ungkap Muhidi, DPRD Sumbar berkomitmen memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi daerah. (rgr)
