Selain itu, Candra juga memaparkan potensi besar komoditas kopi Solok, yang telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Saat ini, Kabupaten Solok mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan 2.000 hektare lahan kopi, termasuk 1.050 hektare kebun kopi lama di Junjung Sirih.
Namun, Ia mengakui masih ada kendala pada akses jalan menuju kawasan tersebut yang melintasi hutan suaka alam.
“Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, agar potensi kopi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ungkapnya.
Candra juga mengungkapkan perkembangan investasi panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok. Untuk proyek di Koto Sani yang dikelola oleh EDC, sudah ada kesepakatan bersama dan titik terang dalam realisasi investasi. Namun, untuk proyek di Batu Bajanjang, pemerintah daerah masih akan melakukan evaluasi ulang. “Kami tidak ingin investasi justru menimbulkan masalah lingkungan seperti kasus Lapindo. Karena itu, semua proses harus hati-hati dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengelola sektor-sektor strategis seperti pertanian, pertambangan, dan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, akan terus meningkat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (vko)
