Wali Kota Pariaman Yota Balad mengusulkan pembangunan 1.912 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rumah susun negara bagi ASN ke Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI, Dr. Drs. Imran.
“Kota Pariaman telah mendata RTLH yang ada di Kota Pariaman, dan ditemukan sebanyak 1.912 rumah yang tidak layak huni, karena itu kami mengusulkan kepada Kemen PKP untuk pembangunan RTLH ini, sehingga nantinya menjadi layak huni,” ujar Yota Balad dalam penyampaianya kepada Dirjen Perumahan Perdesaan Kemen PKP, kemarin.
Selain itu, Yota Balad juga menyampaikan pembangunan rumah susun negara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah di Kota Pariaman, dimana banyak dari mereka yang belum mempunyai rumah sendiri.
“Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan usulan Pembangunan Rumah Susun Negara bagi ASN berpenghasilan rendah di Kota Pariaman, yang mana banyak dari pada mereka yang masih menumpang bersama orang tua atau mengontrak rumah, karena belum mempunyai rumah sendiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), sedang berupaya melakukan penginputan data ke dalam aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) yang ada di Kemen PKP, ucapnya.
“Kami Pemerintah Kota Pariaman berharap, agar usulan kegiatan ini, mendapat lampu hijau dari Pak Dirjen dan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2026 mendatang, serta menjadi usulan prioritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI ini,” tutupnya.
Kunjungan Wali Kota Pariaman ke Kemen PKP ini di dampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Riko Jamal, Plt Kepala BPKPD Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Rozy Koesmadi dan Kabid Yankes Dedi Kurnia illahi. (efa)
