PADANG, METRO–Puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang diinisiai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digelar di halaman Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Minggu (19/10). Kegiatan ini diwarnai dengan berbagai lomba dan kegiatan edukatif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap layanan keuangan.
Kepala OJK Sumbar, Roni Nazra, mengatakan bahwa BIK menjadi momen penting untuk mengakselerasi pemahaman masyarakat terhadap inklusi keuangan. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal literasi dan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya.
“Hari ini kita angkat kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan. Tingkat inklusi keuangan negara kita masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rekening perbankan ataupun akses ke lembaga jasa keuangan lainnya. tanpa keterlibatan aktif lembaga jasa keuangan, akan sulit bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Roni.
Roni menambahkan, dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah pusat telah menetapkan inklusi keuangan sebagai indikator proiritas dan sebagai bagian dari arah pembangunan stabilitas ekonomi makro dengan target sebesar 91 % pada tahun 2045.
“Berdasaran hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tercatat sebesar 80,51 % masyarakat Indonesia telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan dan mengalami peningkatan 5, 49 % dari hasil SNLIK 2024” ujarnya.
Untuk itu, kata Roni, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau jasa keuangan, OJK bersama Kementerian/Lembaga (K/L), Industri Jasa Keuangan dan stakeholders terkait secara serentak menyelenggarakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).
“Kegiatan ini bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Solok serta melibatkan OJK, Bursa Efek Indonesia, Perbankan (Bank Nagari, BRI, BSI), BPR Gunung Talang Kabupaten Solok, Baznas, Disdikpora, DKUKMPP, dan Dinas Sosial,” tutur dia.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap produk dan layanan keuangan.
“Inklusi keuangan meningkatkan keamanan finansial masyarakat melalui akses terhadap produk seperti asuransi dan investasi. Pemerintah berkomitmen agar seluruh masyarakat Sumbar dapat merasakan manfaat digitalisasi keuangan,” ungkap Kuartini.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap risiko dan legalitas instrumen investasi. “Kami ingin masyarakat, termasuk generasi muda dan pelajar, memahami bahwa investasi bukan sekadar tren, tetapi sarana membangun masa depan. Oleh karena itu, pahami risikonya dan berinvestasilah di tempat yang legal dan aman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kuartini mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat telah mencapai 92,74 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64 persen. Ia menyoroti perlunya penguatan ekosistem keuangan digital dan peningkatan literasi keuangan syariah yang saat ini masih di angka 13 persen.
“Diperlukan langkah konkret seperti analisis kendala inklusi keuangan, perencanaan yang menyeluruh, pemanfaatan agen perbankan, platform digital, serta pengenalan produk dan layanan keuangan yang relevan. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk berkolaborasi dalam mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional,” pungkasnya. (rgr)
