BALAIKOTA, METRO – Gas LPG 3 Kg dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium adalah barang bersubsidi yang berada dalam pengawasan pemerintah, harus senantiasa terjaga ketersediaan pengadaan dan kelancaran distribusinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kategori menengah ke bawah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bagian Perekonomian terus berupaya menjaga ketersediaan pengadaan dan kelancaran pendistribusian gas LPG 3 Kg agar tepat sasaran serta terlaksananya pendistribusian bahan bakar jenis premium bersubsisi kepada masyarakat
Seperti halnya gas LPG 3 Kg, biasanya mengalami masalah beragam seperti bervariasinya harga eceran tertinggi (HET) serta kelangkaan LPG bersubsidi di pangkalan/agen dan juga gas LPG 3Kg juga sering habis di pangkalan dikarenakan ketika gas masuk ke pangkalan dan becak sudah menunggu untuk membeli persedian seluruh LPG 3 kg di pangkalan tersebut. Di samping itu juga adanya rumah makan atau restoran memakai gas LPG 3 Kg yang tidak sesuai peruntukkan.
“Pemko Payakumbuh perlu menggelar Rakor membahas gas LPG 3 Kg dan BBM ini. Diharapkan melalui Rakor dan evaluasi ini, semua pelaku usaha yang hadir diimbau agar betul-betul dapat melaksanakan pendistribusian barang bersubsidi sesuai dengan aturan dan HET yang telah ditetapkan,” sebut Walikota yg diwakili Asisten II Elzadaswarman sewaktu membuka Rakor yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Randang lantai 2 Balaikota Payakumbuh, Selasa (23/4) sore.
Om Zed (sapaan akrab) menjelaskan, peruntukan barang penting strategis yang disubsidi pemerintah menjadi sangat rawan jika peruntukannya bukan pada tempatnya. Sehingga maksud pertumbuhan ekonomi bagi lapisan masyarakat menengah ke bawah tidak tercapai, yang hal itu ditenggarai dengan ditemukannya fenomena menjelang memasuki bulan suci ramadhan dan menghadapi lebaran ini yakni terjadinya peningkatan yang tidak normal terhadap konsumsi bahan bakar bersubsidi terutama gas LPG 3 Kg.
“Beberapa usaha untuk mengantisipasi kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kota Payakumbuh merupakan tanggung jawab kita bersama selaku pemerintah yang telah diberi amanah untuk mengelolanya. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan khususnya dalam menambah kuota gas LPG 3 Kg masih belum mampu menyelesaikan dan tentu harus dicarikan solusinya kembali,” imbuhnya yg turut didampingi kepala bagian Perekonomian Arif Siswandi Setda kota Payakumbuh.
Elzadaswarman turut mengatakan, melalui rakor ini bisa jadi salah satu wadah untuk bersama-sama dalam merumuskan berbagai masalah yg di temui dan sesuai tema Rakor tersebut, yakni tepatnya pendistribusian barang bersubsidi dapat meningkatkan produktivitas dan pengendalian inflasi
Kepala bagian Perekonomian Arif Siswandi juga menyampaikan bahwa terkait dg BBM jenis premium yg bersubsidi saat ini bagi masyarakat yg mendatangi SPBU untuk mengisi BBM selalu terjadi antrian panjang dan terkadang setelah mengantri sekian lama premium tersebut tidak bisa juga didapatkan oleh masyarakat yg telah mengantri sekian lama.
Arif menambahkan, dan terkait premium bersubsidi yg sulit dan langka yg selama ini telah terjadi jangan sampai hal tersebut berlanjut sampai bulan suci ramadhan dan idul fitri nanti, yg mana di waktu itu kebutuhan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah bisa naik sekian kali lipat. Hal ini kami ketahui karna dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, dan untuk tahun ini jangan sampai terulang kembali kesalahan yg terjadi di tahun sebelumnya, bebernya.
Peserta rakor merupakan dari OPD terkait, kepala Pertamina Regional 1 cabang Padang, tim monitoring dan evaluasi usaha pertambangan dan energi kota Payakumbuh, Manager/pengawas SPBU se-kota Payakumbuh, Hiswana migas kota Payakumbuh, dan pimpinan SPBE se-kota Payakumbuh. (us)
Pemko Gelar Pertemuan Bersama Pelaku Usaha Antisipasi Kelangkaan LPG dan BBM Menjelang Bulan Puasa
