PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membuka secara resmi Forum Investasi Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Barat yang digelar di Hotel The ZHM Premiere Padang, Selasa (14/10). Acara ini mengusung tema “Strategi Investasi Energi Hijau dan Implementasi RUPTL 2025–2034 dalam Mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060” dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP MKI Evy Haryadi serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Yulion Tanjung.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang dinilainya sangat strategis dalam membuka peluang investasi energi baru terbarukan (EBT) di Sumatera Barat.
“Kita di Sumatera Barat punya potensi energi luar biasa — panas bumi, air, surya, laut, dan angin. Tapi pemanfaatannya masih kecil. Ini peluang besar bagi para investor,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, pemanfaatan potensi air baru mencapai 26 persen, panas bumi 5 persen, sementara energi surya dan laut masih sangat luas peluangnya untuk dikembangkan. Di sisi lain, kebutuhan energi listrik di Sumbar juga terus meningkat. “Cadangan listrik kita saat ini cuma 4 persen, padahal idealnya 20 sampai 30 persen. Artinya, masih terbuka ruang lebar untuk investasi energi,” jelasnya.
Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan para investor untuk mempercepat pengembangan energi hijau di Sumatera Barat. Ia mencontohkan pengalaman saat menjabat Wali Kota Padang yang secara aktif menjemput investor dan memberikan berbagai kemudahan.
“Dulu waktu di Kota Padang, kalau mau jemput investasi, ya kita jemput langsung. Kita temui orangnya, beri insentif, beri kemudahan, bahkan kita antar. Semangat seperti ini harus kita lanjutkan,” tegasnya.
Menjawab pertanyaan peserta mengenai kemudahan investasi, Mahyeldi memastikan Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah peraturan daerah (perda) dan skema insentif untuk mendukung investasi energi. “Harus dipermudah. Sudah ada perda dan insentifnya. Seperti di Padang sudah kita lakukan, dan semoga kabupaten/kota lain juga bisa mengikuti,” ujarnya.
