PADANG, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menyerahkan bantuan baju batik kepada para guru di empat sekolah, yakni SMA Negeri 1 Padang, SMA Negeri 2 Padang, SMA Negeri 10 Padang, dan SMA Negeri 3 Padang, Selasa (14/10). Kegiatan itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan DPRD dengan para tenaga pendidik.
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Provinsi Sumbar membuka akses beasiswa S2 bagi guru. Mereka menilai jumlah guru bergelar magister terus menurun, sementara biaya pendidikan tinggi masih menjadi kendala. Dukungan pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik.
Selain itu, sejumlah guru honorer, terutama dari kategori R3 dan R4, juga menanyakan kepastian status mereka agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh.
Menanggapi hal itu, Muhidi menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan nasib guru dan tenaga honorer. Ia mengungkapkan, saat tenaga kependidikan tidak mendapat formasi dalam rekrutmen PPPK sebelumnya, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB hingga akhirnya lahir formasi R3.
“Saat formasi PPPK awal tidak memasukkan tenaga kependidikan provinsi, saya langsung ke Kemenpan untuk memperjuangkannya. Akhirnya lahir formasi R3, disusul R4 yang sebelumnya bahkan berencana berdemo. Waktu itu R4 sudah terdata di Dapodik, tetapi belum masuk BKN. Saya juga berkoordinasi dengan Gubernur agar mereka bisa diakomodasi sebagai tenaga paruh waktu. Mudah-mudahan minggu ini ada tindak lanjut untuk R3,” ujar Muhidi.
Terkait usulan beasiswa S2, Muhidi menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas guru. Namun, ia menjelaskan bahwa penganggaran program tersebut berada di ranah eksekutif.
“Salah satu program yang saya dorong adalah pendidikan untuk generasi muda potensial agar bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah. Tapi untuk beasiswa, kewenangannya ada di pemerintah daerah, bukan DPRD,” jelasnya.
Muhidi yang juga berlatar belakang guru menegaskan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi salah satu prioritas utamanya.
“Program kami di bidang pendidikan menyasar siswa dan guru. Untuk siswa, ada pengadaan buku senilai Rp1 miliar, pelatihan kepemimpinan dasar (LDK) bagi pengurus OSIS, serta kegiatan literasi. Sedangkan bagi guru, ada pembagian seragam batik dan alokasi Rp2 miliar untuk peningkatan kapasitas tahun depan,” tuturnya.
Selain pendidikan, Muhidi juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut, pelatihan bagi 1.000 pelaku UMKM telah disiapkan untuk mendorong pengentasan kemiskinan.
“Pelatihan ini untuk pelaku UMKM potensial yang akan masuk program inkubasi. Tujuannya mengubah pola pikir dan memberi pendampingan agar usaha mereka bisa berkembang,” ujarnya.
Muhidi menegaskan, langkahnya terjun ke dunia politik semata-mata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya masuk politik bukan untuk diri sendiri, tapi agar bisa membawa perubahan. Jangan takut menghadapi masalah, karena di balik setiap masalah selalu ada peluang,” tutupnya.
Dalam kunjungan ke SMA Negeri 1 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Syamsul Bahri. Para guru menyampaikan berbagai kendala, di antaranya keterbatasan tenaga administrasi. Hanya tiga orang berstatus ASN, selebihnya honorer dengan penghasilan dari dana BOS sekitar Rp1,2 juta dan komite sekolah Rp800 ribu. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan beban kerja.
Guru juga menyoroti penurunan jumlah pengajar bergelar S2. Jika sebelumnya 85 persen guru telah menempuh pendidikan magister, kini hanya sekitar 15 persen. Biaya kuliah yang tinggi dan tidak adanya dukungan beasiswa menjadi penyebab utamanya.
Sementara di SMA Negeri 10 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Muhammad Isya. Para guru menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, namun terkendala biaya. Mereka berharap adanya dukungan beasiswa dari pemerintah agar kualitas tenaga pendidik terus meningkat.
Sedangkan di SMA Negeri 3 Padang, Muhidi disambut oleh Kepala Sekolah Zahroni. Para guru honorer kategori R3 menanyakan tindak lanjut perjuangan yang telah dilakukan Ketua DPRD terkait pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh. Mereka berharap perjuangan tersebut terus dikawal hingga ada kejelasan status. (rgr)
