Ia juga mengapresiasi peran para LCO yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program sosial di lapangan. “Kami berharap pelatihan ini meningkatkan kemampuan LCO dalam mengukur kepuasan masyarakat dengan pendekatan yang ilmiah, partisipatif, dan objektif,” kata Idris.
Dalam materinya, Ria Ekawati menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur dari persepsi publik terhadap layanan yang diterima, baik dari sisi harapan maupun kebutuhan.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan survei IKM harus berpedoman pada enam prinsip utama: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kesinambungan, keadilan, dan netralitas.
Transparansi berarti hasil survei harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Partisipasi menuntut pelibatan masyarakat dan pihak terkait agar hasil survei merefleksikan kondisi lapangan.
Akuntabilitas menekankan pentingnya setiap tahapan survei dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kesinambungan memastikan survei dilakukan secara berkala agar dapat memantau perkembangan kualitas layanan dari waktu ke waktu.
Keadilan mengharuskan survei menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Sementara netralitas memastikan survei dilakukan secara independen tanpa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Enam prinsip ini menjadi pondasi utama agar hasil survei kredibel dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Ria. (ren/rel)
