JAKARTA, METRO–aPemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melakukan koordinasi terkait perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, Kemenkes menerima hampir 12 ribu laporan kasus dugaan keracunan yang terkait dengan program MBG hingga 5 Oktober 2025.
Data ini dihimpun melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), platform resmi Kemenkes untuk pelaporan dan pemantauan penyakit menular serta kejadian luar biasa (KLB).
Temuan tersebut disampaikan dalam webinar sosialisasi pembaruan aplikasi SKDR. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unit kesehatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, puskesmas, dinas kesehatan, hingga balai laboratorium kesehatan daerah.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Dr. Sumarjaya, menjelaskan bahwa menu baru pada aplikasi SKDR kini secara khusus memantau kasus keracunan pangan dari program MBG. “SKDR ini sekarang sudah membantu memilah data dan kebutuhan epidemiologi serta surveilans terkait program MBG,” kata Sumarjaya, Jumat (10/10).
Berdasarkan data SKDR per pukul 17.00 WIB, 5 Oktober 2025, tercatat 119 kejadian keracunan dengan total 11.660 kasus. Kejadian tersebut tersebar di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota, dengan laporan terbaru berasal dari Karanganyar, Kuningan, Purworejo, dan Temanggung.
“Kita sudah memiliki laporan 119 kejadian dengan 11.660 kasus. Cut off-nya jam 17.00 WIB,” jelasnya.
Ia menambahkan, tren mingguan menunjukkan puncak kasus terjadi pada minggu ke-39 tahun 2025. Dari total 10.104 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia, 1,2 persen, 119 unit tercatat mengalami kejadian keracunan pangan. Tiga provinsi dengan jumlah kasus terbanyak yakni Jawa Barat 34 kejadian, Jawa Tengah 15 kejadian, dan Jogjakarta 13 kejadian.
Sumarjaya mengungkapkan bahwa tidak ada SPPG yang mengalami kejadian keracunan berulang, namun terdapat beberapa kecamatan dengan insiden berulang. Ia juga menyoroti fakta bahwa seluruh SPPG yang mengalami keracunan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Kita berharap data ini bisa satu pintu, sehingga tidak ada perbedaan antara data kabupaten, provinsi, dan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Biro SDM dan Organisasi Badan Gizi Nasional, Boga Hardhana, mengapresiasi langkah Kemenkes memperbarui sistem SKDR untuk mendukung pemantauan cepat. Ia berharap ada kolaborasi erat antara BGN dan Kemenkes dalam mencegah terjadinya kasus MBG.
“Kami juga berharap ada kolaborasi erat antara BGN dan Kemenkes, terutama di level puskesmas sebagai garda terdepan informasi kejadian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Evaluasi tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Kemenkes dan BGN dalam hal pengawasan, pemantauan gizi, serta penyerahan data.
BGN juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan BPOM untuk memastikan pelaksanaan program MBG yang lebih aman dan efektif di masa mendatang. (jpg)
