JAKARTA, METRO–Pemerintah terpaksa membuat langkah cepat dan strategis atas kasus cemaran radioaktif cesium di kawasan Cikande, Serang, Banten. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, mulai Sabtu (11/10) tim dari TNI dan Polri siap diturunkan untuk membantu dan mempercepat proses dekontaminasi radioaktif.
Sebanyak 300 personel dikerahkan dari Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika) TNI AD dan Gegana Polri. Masing-masing tim akan diperkuat personel dengan jumlah mencapai 150 orang prajurit TNI dan Polri.
“Detasemen Zeni Nuklir Biologi dan Kimia dari TNI AD yang akan turun di sana, mungkin ada 150 orang. Dari Gegana Polri juga 150 orang yang sudah berlangsung,” kata Hanif saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Jumat (10/10).
Berdasar data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara keseluruhan ada 10 titik yang terdeteksi memancarkan radioaktif di kawasan Cikande. Masing-masing titik memancarkan radioaktif dengan intensitas yang berbeda-beda. Hanif menyatakan proses dekontaminasi dilaksanakan secara serentak. Tidak sebagian-sebagian atau bertahap.
“Kami skenariokan (proses dekontaminasi) tidak dilakukan secara bertahap, tapi dilakukan secara sekaligus, sepuluh titik langsung,” jelasnya.
Tata cara dekontaminasi yang dilakukan oleh tim dari TNI dan Polri dilaksanakan berdasar pada arahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena itu, dia memastikan tidak ada satu pun personel yang akan melakukan dekontaminasi secara serampangan. Seluruhnya dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan. “Semua tata laksana yang ada wajib mengikuti tata laksana yang diberikan oleh BRIN,” terangnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, Detasemen Zeni Nubika TNI AD sudah memantau perkembangan situasi di lapangan. Namun, mereka tidak turun ke lapangan karena belum ada permintaan resmi.
“Untuk kejadian di Cikande, sejauh ini Detasemen Zeni Nubika sudah memantau perkembangan situasi di lapangan. Namun belum dilibatkan secara langsung, karena belum ada permintaan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD),” terang Brigjen Wahyu Yudhayana saat diwawancarai awak media pada Selasa (7/10). (jpg)
