“Selanjutnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 2,115 persen (mtm) dengan andil 0,11 persen. Kenaikan itu didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan sebesar 7,74 persen (mtm) seiring dengan penguatan harga emas global,” tuturnya.
Andy mengungkapkan, secara kumulatif, perkembangan harga di Sumbar hingga September 2025 sebesar 3,46 persen (year to date/ytd). Secara spasial, seluruh kabupaten dan kota IHK mengalami inflasi. Tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yang mencatatkan inflasi 1,64 persen (mtm), disusul Kota Bukittinggi 1,32 persen (mtm), Kabupaten Dharmasraya 0,95 persen (mtm), dan Kota Padang 0,54 persen (mtm).
“Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumbar, senantiasa berkomitmen menjaga stabilisasi laju inflasi agar tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran. Dalam pertemuan tingkat tinggi TPID pada tanggal 2 Oktober 2025 lalu, telah disepakati beberapa upaya pengendalian inflasi,” tegasnya.
Langkah pengendalian inflasi, kata Andy, salah satunya adalah intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui perluasan penyelenggaraan pasar murah terhadap sejumlah komoditas pangan pokok. Kemudian memperkuat komunikasi publik yang efektif untuk penyebarluasan informasi jadwal GPM.
TPID, tampah Andy, juga terus menjaga kecukupan pasokan di masing-masing daerah, salah satunya melalui penguatan kerja sama antardaerah intra Provinsi Sumbar. Menghidupkan Kembali Gerakan menanam cabai di pekarangan, serta terus memperkuat koordinasi di tingkat provinsi dan TPID kabupaten/ kota.
“Dengan penguatan sinergi dengan berbagai pihak, TPID Sumbar optimistis program pengendalian inflasi pangan berjalan efektif. Komitmen ini akan terus dijaga untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5±1 persen (yoy) sampai dengan akhir tahun 2025,” tutupnya. (rgr)
