LIMAPULUH KOTA, METRO–Jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang akan diterima Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2026 mendatang, berkurang ratusan miliar rupiah. Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang yang berbicara di gedung DPRD, menyebutkan, dana transfer keuangan daerah ke Limapuluh Kota tahun berkurang Rp204 miliar.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, mendapatkan data, pagu TKDD Limapuluh Kota tahun 2026 nanti, berkurang sekitar Rp124,64 Miliar, jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi. Karena itu pula, Fraksi Partai Golkar menyerukan, agar Rancangan APBD 2026 yang diajukan pemda, dirasionalisasi kembali.
“Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Bupati, kita perlu menyesuaikan kembali estimasi penerimaan daerah dan belanja daerah dalam RAPBD 2026. Menurut Bupati, jumlah TKDD atau jumlah dana transfer tahun 2026 berkurang Rp.204 miliar. Sedangkan menurut data yang didapat Fraksi Partai Golkar, pagu TKDD kita tahun 2026 nanti, berkurang Rp124,64 Miliar. Jika dibandingkan dengan pagu TKDD 2025 setelah efisiensi,” kata Fajar Rillah Vesky di gedung DPRD Limapuluh Kota, Jumat (4/10).
Fajar Vesky yang mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Ketua DPRD Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Ferry Lesmana Riswan, dan Defrianto Ifkar meminta penjelasan lebih rinci, terkait rancangan TKDD Tahun 2026. “Berapa rancangan TKDD yang akan kita terima tahun depan? Kami berharap, jawabannya disampaikan secara rinci. Lengkap dengan perbandingan TKDD tahun 2025 setelah efisiensi,” kata Fajar Vesky.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini menyebut, kebijakan anggaran tahun 2026, jangan hanya fokus pada rutinitas belanja semata. “Tapi, perlu kita pertajam pengalokasian anggaran berbasis layanan dasar dan capaian target indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal). Sebagaimana amanat UU 23 Tahun dan 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018,” ujar Fajar Vesky.
Untuk itu, tukuk Fajar, sesuai dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPRD, Fraksi Partai Golkar dengan semangat “saiyo-sakato” membangun Limapuluh Kota, meminta dengan segala hormat kepada pemda, mengevaluasi kembali kebijakan umum anggaran tahun 2026. Terutama, kebijakan anggaran untuk lima bidang wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan capaian target indikator SPM, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, Trantibumlinmas, dan sosial.
Banyak Sekolah Rusak
Fajar mengatakan, pada bidang pendidikan, perlu dievaluasi kembali, apakah anggaran pendidikan tahun 2026, sudah berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran? Atau baru fokus pada belanja pegawai dan operasional rutin? Evaluasi ini penting, karena masih terdapat kesenjangan sarana prasarana pendidikan dan distribusi guru.
“Bahkan, Fraksi Partai Golkar mendengar suara insan pendidikan, bahwa masih ada SD dan SMP yang tak punya ruang pustaka, ruang UKS, dan ruang guru. Masih banyak SD dan SMP yang sekat antar ruang kelasnya sudah lapuk dan atapnya mulai bocor,” kata Fajar Vesky.
Kemudian, Fraksi Partai Golkar melihat, masih banyak peserta didik atau pelajar SD/SMP kita yang memerlukan penambahan beasiswa atau biaya personil, serta penambahan biaya pembinaan minat dan bakat. Juga masih banyak sekolah kita yang belum memiliki alas hak atau sertifikat. Sehingga terbentur progam kegiatan.
“Untuk itulah, Fraksi Partai Golkar berpendapat, sesuai dengan program prioritas nasional dan KEM-PPKF 2026, kita perlu menguatkan kualitas belanja pendidikan dalam RAPBD 2026. Kita semua harus memastikan, dana transfer keuangan derah bidang pendidikan tahun 2026, sudah kita gunakan secara lebih tepat,” tegas Fajar Vesky.
Selain itu Fraksi Golkar juga menyorot terkait anggaran lansia dan ODGJ yang masih kecil. Untuk itu juru bicara fraksi Golkar meminta agar Pemda mengevaluasi kebijakan anggaran kesehatan tahun 2026. Karena Fraksi Golkar melihat prioritas anggaran daerah untuk kesehatan, masih banyak pada operasional gaji dan layanan kuratif. Bukan pada upaya promotif-preventif. Seperti, imunisasi, gizi, dan pencegahan stunting. (uus)
