Secara eksternal, FORWANA diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis dengan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. perguruan tinggi, ormas, dan organisasi lain, termasuk PABPDSI.
“Besar harapan saya, organisasi luar biasa ini dapat berkolaborasi dan bersinergi membawa perubahan positif terhadap wajah nagari/desa. Dengan demikian, dunia luar melihat nagari di Sumbar benar-benar menjadi pemerintahan terdepan yang mewujudkan Sumbar madani yang maju dan berkeadilan,” ungkap Mahyeldi.
Rapat kerja FORWANA juga diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan strategis penggunaan dana desa tahun 2026, program ketahanan pangan di nagari/desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan nasional.
Juga diharapkan dapat menjadi persiapan Musyawarah Besar (Mubes) FORWANA pada Desember 2025, bertepatan berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025.
Ketua FORWANA Provinsi Sumbar, Dr. C. Zul Arifin S. Sos, MM, MP, C, PMC N. L. P, C. Md mengatakan, rapat kerja FORWANA awal sudah dilaksanakan Juni 2025 di UNP. Dari hasil rapat kerja tersebut akan dilaksanakan Mubes FORWANA Kepala Desa Sumbar pada Desember 2025.
Rapat kerja juga diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi tentang regulasi kebijakan nasional tentang desa dan juga perlindungan advokasi terhadap wali nagari dan kepala desa serta perangkat desa yang di dalamnya melaksanakan tugas fungsi pokoknya.(fan)
