“Sudah kita minta, operasional dapur SPPG di daerah itu dihentikan sementara,” tegas Mahyeldi pada rapat koordinasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), Kamis, (2/10) di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan penghentian dapur SPPG di Nagari Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung tersebut sebagai respons pemerintah untuk mengantisipasi dampak lainnya. Setelah penghentian operasional, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG langsung melakukan investigasi penyebab dugaan keracunan tersebut.
Mahyeldi mengaku telah mendapatkan laporan sementara dari Bupati Agam terkait kejadian dugaan keracunan hingga langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah setempat, di antaranya merujuk pelajar ke rumah sakit maupun Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan.
Mahyeldi juga berjanji segera melakukan langkah cepat. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap daerah agar kasus dugaan keracunan tidak kembali terjadi. Hal ini sekaligus demi memastikan MBG yang merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan.
Meski begitu, Mahyeldi juga menyebut pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap Program MBG. Bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga mampu mendorong pergerakan ekonomi nagari dan desa.
“MBG program strategis nasional untuk pemenuhan kebutuhan gizi anak dan ibu hamil di Indonesia. Oleh karena itu perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak,” katanya.
Ia menjelaskan biaya produksi setiap dapur MBG mencapai Rp45 juta per hari. Dengan hitungan penyediaan 20 hari per bulan, total biaya yang dikeluarkan satu dapur sebesar Rp900 juta per bulan. Dalam satu tahun, biaya produksi per dapur mencapai Rp10,8 miliar.
“Jumlah itu lebih besar dari alokasi anggaran nagari atau desa yang besarnya Rp1 miliar per tahun,” ujar Mahyeldi.
Khusus di Sumbar, satu dapur MBG melayani dua nagari. Total dapur MBG sebanyak 120 unit, namun hingga kini baru 84 yang beroperasi.
“Kita berharap ke depan kebutuhan dapur MBG dapat disuplay dari produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi meminta seluruh OPD terkait menyiapkan sinergi pemenuhan kebutuhan pangan untuk MBG. “Harapan kita dengan itu, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata,” tegas Mahyeldi.
Ia mengingatkan pentingnya standar penyajian makanan dalam program MBG agar setiap anak menerima asupan yang higienis. “Saya minta seluruh pihak terkait segera melakukan tindakan cepat untuk penanganan setiap permasalahan di lapangan. Pastikan setiap anak mendapat makanan sesuai standar dan higienis,” jelas Mahyeldi.
Ia menekankan agar Bupati, Wali Kota, dan Satgas MBG memperhatikan standarisasi agar pelaksanaan program berjalan optimal.
Kegiatan koordinasi ini juga dihadiri Forkopimda Sumbar, bupati dan wali kota, serta Satgas MBG se-Sumbar. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar Syariwidya hadir sebagai narasumber.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi Ar menyebutkan sebanyak 31 korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam masih mendapatkan perawatan intensif di tiga pusat pelayanan kesehatan daerah itu hingga Kamis (2/10).
“Sebanyak 31 korban ini merupakan pelajar, guru, kakak dan adik siswa yang berasal dari Nagari atau Desa Manggopoh dan Kampung Tangah,” katanya. (fan)
