PADANG, METRO–Sejumlah daerah di Indonesia, sudah banyak kasus keracunan makanan saat para siswa menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperketat pengawasan terhadap dapur penyelenggara program MBG untuk mengantisipasi terjadinya kasus keracunan makanan.
Wali Kota Padang Fadly Amran, menginstruksikan adanya pengujian berkala di luar pengawasan internal yang dilakukan oleh ahli gizi di setiap dapur.
Pernyataan ini disampaikan Fadly Amran seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang.
Menurutnya, langkah proaktif ini penting untuk mencegah insiden keracunan yang marak terjadi di berbagai daerah lain.
“Jadi bukan hanya kita serahkan pada ahli gizi yang ada di masing-masing dapur, namun satuan kerja ini pun juga bisa turun, setiap harinya mengunjungi beberapa sampel dapur,” ujar Fadly Amran.
“Sehingga apa yang menjadi fenomena akhir-akhir ini tidak terjadi di Kota Padang,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan akan dikoordinasikan bersama berbagai pihak terkait. “Saya rasa masih aman terkendali, mudah-mudahan pengawasan kita bersama baik dari Dinas Kesehatan, BPOM dan lainnya akan kita koordinasikan,” tambahnya.
Hingga akhir September 2025, Pemko Padang mencatat sudah ada sekitar 80 SPPG yang terbentuk untuk melayani program MBG.
Dari jumlah tersebut, sembilan SPPG telah beroperasi penuh dan mulai mendistribusikan makanan ke sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara itu, 48 SPPG lainnya sedang dalam proses pengurusan perizinan operasi.
Wali Kota Fadly Amran pun mendorong yayasan-yayasan yang mengelola SPPG untuk terus berjuang agar segera dapat beroperasi penuh.
Tujuannya agar manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini bisa segera dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan di Kota Padang.
Wako menambahkan, program ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari misi besar untuk menurunkan angka stunting di Kota Padang.
“Kalau anak-anak kita gizinya tercukupi, insya Allah mereka akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Karena itu, saya mengajak semua pihak, jangan ragu untuk ikut serta dalam gerakan ini. Ini adalah investasi sosial untuk generasi kita,” ujarnya.
Perwakilan BGN Pusat, I Made Dewa Agung, menambahkan bahwa kualitas harus jadi prioritas utama, bukan hanya kuantitas. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam membangun fasilitas penunjang, mulai dari MCK sekolah hingga rumah potong hewan bersertifikasi.
“Target utama kita jelas. Pertama, penerima manfaat harus tepat sasaran. Kedua, program ini harus zero insiden keracunan sesuai arahan Presiden. Tidak boleh ada kasus, baik akibat pengolahan maupun distribusi makanan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi menuturkan bahwa dalam empat bulan pelaksanaan, sudah ada 48 dapur yang mendaftar dari target 82 dapur, atau sekitar 62 persen. (brm)
