METRO SUMBAR

Wawako Solok Ikuti Rakor MBG Provinsi Sumatera Barat

0
×

Wawako Solok Ikuti Rakor MBG Provinsi Sumatera Barat

Sebarkan artikel ini
RAKOR MBG— Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/10).

PADANG, METRO–Wakil Wali Kota Solok, H.Suryadi Nurdal mengi­kuti Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran Provinsi Suma­tera Barat, Kamis (2/10). Rakor dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Turut hadir, Kepala Daerah se-Sumatera Barat, Forkopimda Sumatera Barat dan Kepala OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Wawako hadir bersama Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad dan Kepala Dinas Pangan Kota Solok.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyebutkan bahwa Pemerintah RI yakni Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming telah menetapkan Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas.

Dampak dari Makan Bergizi Gratis, disamping memberikan gizi yang memadai kepada siswa, balita, ibu hamil dan menyusui juga menjadi ruang dalam menggerakkan ekonomi di nagari/desa dimana setiap dapur yang ada beroperasi dengan perkiraan Rp 900 Juta perbulan.

Nagari-nagari diha­rapkan bisa mensuplai kebutuhan dapur. OPD disetiap kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dukungan kepada dapur yang ada sehingga perge­rakan ekonomi memang terjadi di Nagari/Desa.

Provinsi Sumatera Ba­rat telah menerapkan One Village One Product, Sumatera Barat memiliki Wisata Nagari/Desa terbanyak di Indonesia. Gini Ratio Sumatera Barat saat ini juga rendah. Pergerakan ekonomi itu berasa di Nagari/Desa yang juga sejalan dengan Nagari Creative Hub.

“Pergerakan ekonomi tidak hanya di kota, namun langsung di desa. Program Makan Bergizi Gratis ini di Sumatera Barat harus kita sukseskan bersama,” tegas Gubernur.

Manfaat program Makan Bergizi Gratis ini dian­taranya berefek dengan program ketahanan pa­ngan nasional, membangun ekosistem berkelanjutan, kesadaran potensi hilirisasi, meningkatkan standarisasi makanan masya­rakat serta menciptakan lapangan kerja, berefek perekonomian keluarga, serta meningkatkan pen­dapatan daerah.

Standarisasi menjadi perhatian Bupati, OPD terkait, dan satgas. Jika ada kendala, tanggung jawab penuh ada pada kepala daerah. Masalah yang terjadi di daerah lain jangan sampai terjadi di daerah kita.

Sementara itu, Ketua Kantor Pelayanan Peme­nuhan Gizi (KPPG) Wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepri, Dr.Syartiwidya mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis bukanlah rencana bangun tidur namun merupakan program yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik.

Percontohan dapur di­mulai semenjak Januari 2024 di Kecamatan Wa­rungkiara, Kabupaten Sukabumi. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi mengapa atau bagaimana diperlukan dapur yang standarisasi secara nasional, me­ngapa diperlukan seorang manajer/leader, ahli gizi, akuntansi, pegawai sekian orang, mekanisme pengantaran diperlukan tepat waktu, strategi menjaga dapur agar tetap higienis serta menggunakan Food­tray.

Di Sumatera Barat dibutuhkan 543 SPPG. Saat ini yang beroperasional baru sebanyak 116 SPPG. Ada­pun berdasarkan Data Po­kok Pendidikan (Dapodik) jumlah penerima manfaat sebanyak 1.626.753 siswa Paud, TK, SD, SMP dan SMA. “Kunci kesuksesan MBG yakni anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia,” tutupnya. (vko)