PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berumur 80 tahun, Rabu (1/10). Di usianya yang hampir satu abad itu, Pemprov Sumbar menyiapkan delapan agenda utama untuk pembangunan ke depan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, agenda pembangunan itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pangan, nagari, perdagangan, infrastruktur, budaya, dan pariwisata.
Pertama, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah akan membangun sekolah baru, menambah ruang kelas, memperkuat kompetensi guru, menyediakan beasiswa, dan menekan angka kematian ibu.
Target 2030, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 81,10, harapan hidup mencapai 75,66 tahun, prevalensi stunting turun ke angka 16,11 persen, serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menembus 98,15 persen.
“Kami pastikan anak-anak di seluruh wilayah Sumbar, dari pesisir hingga pegunungan, bisa mengakses pendidikan bermutu dalam kondisi sehat,” ujar Mahyeldi, Selasa (30/9) di Padang.
Kedua, menjadikan Sumbar lumbung pangan nasional. Pemprov Sumbar akan mengalokasikan 10 persen APBD bagi penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian hingga 23 persen pada 2030.
Ketiga, menguatkan nagari sebagai basis kemajuan. Program ini meliputi pembangunan pusat kreativitas nagari dengan fasilitas internet gratis, pengembangan desa wisata, peningkatan hunian layak, hingga pengelolaan sampah dan air bersih.
“Dengan penguatan nagari, kami ingin persentase desa mandiri di Sumbar meningkat dari 7,83 persen menjadi 11,83 persen,” sebut Mahyeldi.
Keempat, menjadikan Sumbar pusat perdagangan dan bisnis di bagian barat Sumatera. Pemprov akan mengembangkan pelabuhan ekspor-impor, memperkuat peran keuangan syariah, mengembangkan industri berbasis digital, serta mempercepat transformasi UMKM. “Kita pernah menjadi pusat perdagangan dengan Teluk Bayur sebagai pelabuhan utama. Status itu bisa kita rebut kembali,” katanya.
Kelima, pembangunan infrastruktur berkeadilan dan tanggap bencana. Pemprov menargetkan indeks risiko bencana turun dari 141,27 menjadi 136,14 pada 2030.
Keenam, memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama. Pemprov berkomitmen menjadikan keluarga sebagai pusat pembentukan karakter, menghidupkan kembali fungsi surau, serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
Ketujuh, meningkatkan daya saing pariwisata. Target 2030, jumlah wisatawan nusantara naik dari 21,10 juta menjadi 30,90 juta, sementara wisatawan mancanegara meningkat dari 43,08 ribu menjadi 59,24 ribu.
Kedelapan, reformasi birokrasi dan penguatan keuangan daerah. Pemprov akan membenahi sistem ASN berbasis kinerja, mengoptimalkan pajak dan retribusi, serta menggali sumber pendapatan baru.
“Kami bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berkomitmen menjalankan agenda besar ini untuk mewujudkan Sumbar madani yang maju dan berkeadilan,” ucap Mahyeldi.
Pencapaian Pembangunan Daerah
Di usia ke-80, Pemprov Sumbar berhasil mencapai IPM yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang stabil, pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Pada awal RPJPD, IPM Sumbar berada di angka 71,6. Angka harapan hidup tercatat 68,2 tahun, rata-rata lama sekolah 8 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp618 ribu. Hingga 20 tahun perjalanan, pada 2024, IPM meningkat menjadi 76,43. Harapan hidup naik menjadi 74,37 tahun, rata-rata lama sekolah 9 tahun, harapan lama sekolah 14,3 tahun, serta pengeluaran per kapita melonjak menjadi Rp11,7 juta.
Capaian ini menempatkan Sumbar pada peringkat enam nasional, di atas rata-rata IPM nasional 75,02. “Angka ini membuktikan pembangunan konsisten mampu meningkatkan layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan,” kata Mahyeldi.
Ditegaskannya, keberhasilan itu tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat. Menurutnya, anggaran terbatas tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
“Dengan izin Allah dan kerja keras bersama, hari ini masyarakat Sumatera Barat hidup lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera,” ujar Mahyeldi.
Ekonomi Tumbuh dan Stabil
Selain IPM, pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan perbaikan. PDRB atas dasar harga berlaku, meningkat dari Rp241,89 triliun pada 2020 menjadi Rp332,94 triliun pada 2024. Sementara PDRB atas dasar harga konstan, naik dari Rp169,43 triliun menjadi Rp199,41 triliun.
“PDRB per kapita juga tumbuh dari Rp54,33 juta pada 2020 menjadi Rp57,05 juta pada 2024. Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja dan turunnya angka kemiskinan,” sebut Mahyeldi.
Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,88 persen pada 2020 menjadi 5,75 persen pada 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 345,73 ribu jiwa menjadi 315,43 ribu jiwa.
“Rasio Gini kita di angka 0,283. Itu salah satu yang terendah di Indonesia. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok atas, tapi dirasakan merata oleh masyarakat luas,” ungkapnya.
Ia menekankan stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi modal penting dalam menjaga daya tahan daerah. Menurutnya, pertumbuhan merata membuat ekonomi lebih tangguh menghadapi krisis.
“Memang pertumbuhan kita tidak terlalu tinggi, tetapi stabil. Kondisi ini justru membuat Sumbar lebih tahan banting terhadap guncangan,” jelasnya. (AD.ADPSB)






