PADANG, METRO–Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan selama dua pekan belakangan di berbagai kabupaten kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), efektif untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang dan gula.
Namun, khusus untuk komoditi cabai merah hingga saat ini harganya masih sangat tinggi. Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar bersama Pemprov Sumbar dan Perum Bulog berupaya untuk menekan harga cabai merah dengan berbagai upaya, salah satunya mendatangkan pasokan dari luar Sumbar.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar Abdul Majid Ikram mengatakan, berdasarkan pemantauan, selama dua pekan pelaksanaan GPM yang telah dimasifkan di beberapa kabupaten kota, dinilai sukses menekan harga beberapa komoditas pangan agar tidak mengalami kenaikan.
“Harga beras medium rentang Agustus-September bertahan dari rata-rata Rp 17.150 mengalami penurunan menjadi Rp 17.100 per Kg. Kemudian gula pasir turun tipis dari Rp18.450 turun tipis menjadi Rp18.350 per Kg,” kata Abdul Majid dalam kegiatan media breafing terkait perkembangan harga pangan di kantor BI Sumbar, Selasa (30/9)
Selain itu, kata Abdul Majid, penurunan harga juga terjadi pada minyak goreng, dari Rp20.950 menjadi Rp20.900 per Liter. Penurunan harga tertinggi komoditas pangan yaitu bawang merah dari Rp 56.500 menjadi Rp33.000 per Kg.
“Tetapi, ada juga harga komoditas pangan yang menunjukkan tekanan harga. Daging ayam naik dari Rp46.973 menjadi Rp48.071 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting melonjak tajam dari rata-rata Rp42.443 menjadi Rp78.488 per kilogram,” jelas Abdul Majid.
Abdul Majid menuturkan, terkendalinya harga beras dipicu masifnya pendistribusian beras SPHP ke seluruh wilayah Sumbar dan masyarakat mulai beralih mengonsumsi beras SPHP yang harganya jauh di bawah harga beras medium maupun beras lokal.
“Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap stabilisasi harga beras adalah meningkatnya distribusi dan konsumsi beras SPHP yang disalurkan oleh Perum Bulog. Stabilisasi harga beras relatif terjaga karena masyarakat mulai beralih dari beras medium ke beras Bulog SPHP,” tutur Abdul Majid.
Terkait lonjakan harga cabai merah, Abdul Majid mengakui tidak hanya terjadi di Sumbar, melainkan merata secara nasional. Hal itu disebabkan produksi cabai di tingkat petani mengalami penurunan yang disebabkan berbagai faktor.
“Naiknya harga cabai karena produksi sedang tidak optimal. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota perlu mengintervensi dari sisi hulu, dengan memperluas areal tanam dan mengatur waktu tanam agar produksi tersedia secara berkelanjutan,” kata dia.
Kepala Dinas Pangan Sumbar, Iqbal Ramadi Payana mengatakan, untuk memenuhi pasokan di daerah, sudah dilakukan kerja sama dengan daerah lain. Akan tetapi produksi cabai secara nasional mengalami penurunan sehingga pasokan dari luar daerah masih terbatas.
“Beberapa hari lalu kami gelar operasi cabai merah dengan mendatangkan pasokan dari Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya minta 2 ton tapi ketersediaan hanya 700 Kg. Ke depan kami perluas kerja sama dengan Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan,” tuturnya.
Iqbal menambahkan, dalam menjaga harga kebutuhan pangan agar tidak terjadi inflasi, GPM masih terus dilakukan hingga akhir tahun ini. Sejak Januari hingga September 2025, GPM melalui mobil keliling dari Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sudah melaksanakan 720 kali kegiatan.
“Kemudian GPM dan Bazar Murah sudah dilaksanakan 46 kali berdasarkan undangan dan permintaan kabupaten/kota sesuai permintaan telah dilaksanakan sebanyak 46 kali. Agar harga komoditi pangan tetap stabil, kita akan terus gencarkan GPM sampai akhir tahun nanti,” ujar dia.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumbar, Darma Wijaya mengatakan, pihaknya hingga September ini ini sudah mendistribusikan 30 persen dari target 33 ribu ton beras SPHP. Pihaknya pun sangat optimis hingga akhir tahun nanti target pendistribusiannya akan tercapai.
“Pendistribusian beras SPHP tertinggi di Kota Padang. Di kabupaten kota lainnya akan terus kita optimalkan pendistribusiannya agar lebih mudah didapatkan dan dijangkau oleh masyarakat. Kehadiran beras SPHP akan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras yang harganya murah,” tegas dia.
Darma Wijaya menambahkan, penyaluran SPHP juga masih dibantu TNI/Polri. Strategi penjualan juga sedikit diubah. Tidak lagi di depan kantor polisi atau persimpangan jalan, namun masuk ke wilayah permukiman agar lebih dekat ke masyarakat.
“Teman-teman di TNI/Polri mulai dapat pola, keliling ke permukiman saat tanggal muda. Kemudian memperluas titik penjualan sampai ke pesantren. Intinya, upaya dari teman-teman TNI/Polri mendistribusikan beras SPHP sangat efektif agar merata ke seluruh kabupaten kota,” tutupnya. (rgr)
