PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9) lalu.
Pertemuan ini digelar untuk melihat capaian, tantangan, serta arah pembangunan perumahan di Sumbar, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah.
Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran, bupati dan wali kota se-Sumbar, hingga kepala OPD terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus mendorong pembangunan perumahan berkelanjutan di daerah. Ia menegaskan, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan.
“Rumah adalah pusat kehidupan keluarga, tempat tumbuh kembang generasi, sekaligus pondasi masa depan. Karena itu pembangunan perumahan harus menyentuh kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menyinggung berbagai tantangan, mulai dari backlog perumahan yang masih tinggi, keterbatasan lahan di perkotaan, hingga persoalan permukiman kumuh. Ia mendorong adanya inovasi pembiayaan, keterlibatan sektor swasta dan perbankan, serta pembangunan rumah yang ramah lingkungan dan tahan bencana.
Tahun 2025 ini, tercatat 6.577 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah dibangun di Sumbar. Program tersebut berasal dari APBD kabupaten/kota, dana CSR, dan pembangunan rumah subsidi.
Melalui forum evaluasi ini, Gubernur berharap muncul langkah-langkah baru agar program perumahan semakin tepat sasaran dan memberi manfaat langsung. Ia juga menekankan pentingnya memadukan pembangunan modern dengan kearifan lokal, termasuk arsitektur rumah adat Minangkabau.
Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan diberikan. Gubernur Mahyeldi sendiri menerima penghargaan atas dukungan dalam pembangunan perumahan di Sumbar. Beberapa daerah juga mendapat peringkat terbaik dalam penganggaran perumahan, di antaranya Kabupaten Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam.
Selain itu, BTN Wilayah Sumbar serta DPD Real Estate Indonesia Sumbar turut menerima penghargaan atas kontribusinya.
Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menegaskan bahwa program tiga juta rumah merupakan amanah konstitusi yang wajib didukung semua pihak. Ia mengingatkan, masih ada 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah, dan 26,9 juta jiwa tinggal di rumah tidak layak huni. “Presiden menargetkan minimal 4,9 juta rumah bisa terealisasi hingga 2029. Karena itu, pemerintah daerah harus serius menyukseskan program ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar Pemda segera melaporkan data pembangunan maupun renovasi, serta menerapkan pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi MBR. Menurutnya, percepatan pembangunan perumahan akan berdampak besar pada pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (fan)
