JAKARTA, METRO–Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias Oso mengumpulkan 12 partai politik non-parlemen di kediamannya yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Dalam kesempatan itu, partai non-parlemen itu resmi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk mengkawal dan mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold nol persen di Pemilu 2029. Oso menegaskan bahwa Sekber yang dibentuk akan proaktif berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah untuk memastikan revisi UU Pemilu mengakomodir ketentuan PT nol persen.
“Telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakkan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai (non parlemen), 9 partai yang hadir, yang lain nanti mau nyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang,” ujar Oso.
“Kenapa sekarang kita sudah siap dari awal? karena supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah gitu, sehingga merugikan perjuangan dari partai-partai yang hadir di sini, yang non-parlemen,” sambungnya. Oso mengatakan, sebanyak 17.304.303 atau 17,3 juta suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI karena penerapan PT 4 persen di Pemilu Legislatif 2024 lalu.
“Sayang ini suara hilang milik rakyat di sini tercatat 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR RI,” kata dia.
OSO menilai kehilangan 17.304.303 itu suara rakyat karena PT (Parlementery Threshold) bukan sekadar statistik elektoral, tetapi kejahatan representasi pelanggaran atas azas kedaulatan rakyat dan penyimpangan teori prinsip demokrasi. Kemudian tidak terwakilinya 17 juta tersebut suara rakyat di DPR RI bertentangan dengan prinsip political equality yang menjadi dasar demokrasi modern.
“Jika PT 4 persen masih diberlakukan maka demokrasi dikerdilkan menjadi masalah angka bukan lagi prinsip kedaulatan rakyat. Betul teman-teman? secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam prinsip demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah teori Robert Dewey dalam political chief,” tegasnya. (*)
