JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memasilitasi kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Roy Rizali Anwar di kantornya, Selasa (23/9). Andre mendorong semua usulan program infrastruktur yang disampaikan kepala daerah dapat terakomodir dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahap kedua.
Kepala daerah yang hadir antara lain Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Wali Kota Sawahlunto Riyanda, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Pasaman Barat Yulianto, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly dan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir.
“Alhamdulillah hari ini kami sebagai anggota DPR RI. Kami ini duta besar Provinsi Sumatera Barat yang dipilih oleh masyarakat bertugas memang ingin membantu seluruh kepala daerah yang ada di Sumatera Barat. Kita tidak ada urusan partai, urusan kami adalah kolaborasi pembangunan Sumatra Barat,” kata Andre.
Andre menegaskan, peran pemerintah pusat dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat sangat penting. Sebab, APBD daerah di Sumbar jumlahnya tidak terlalu besar. Kemudian, Sumbar pertumbuhan ekonominya saat ini terendah dibandingkan daerah lain di Sumatera. Lalu, infrastrukturnya juga termasuk yang paling buruk.
“Kami sekarang provinsi yang pertumbuhan ekonominya nomor dua terendah di Pulau Sumatera. Jadi kita tertinggal dengan provinsi lain di Sumatera. Kemudian, infrastruktur kami dari dulu sampai awal tahun 2000-an salah satu yang terbaik di Pulau Sumatera tapi sekarang termasuk salah satu yang terburuk, khususnya jalan,” tegas Andre yang belakangan dikenal sebagai ‘Presiden’ orang Minang.
Andre menegaskan, kedatangannya bersama kepala daerah dalam rangka mencari solusi percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, khususnya jalan dan jembatan. Andre mendorong, pembangunan infrastruktur di Sumbar yang telah diusulkan melalui program IJD disetujui oleh pemerintah.
