FIFA dan UEFA kini menghadapi tekanan internasional yang semakin besar setelah sekelompok pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar Israel dilarang tampil di seluruh kompetisi sepak bola internasional. Seruan ini disampaikan pada Selasa (23/9) di tengah laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza sejak Oktober 2023.
Para pakar yang bekerja di bawah mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa dunia sepak bola tidak bisa berjalan seperti biasa ketika dugaan pelanggaran berat tengah berlangsung. Meski begitu, mereka menekankan bahwa pernyataan tersebut disampaikan atas kapasitas pribadi dan tidak mewakili posisi resmi PBB.
Seruan itu berangkat dari temuan komisi penyelidikan PBB yang pekan lalu menyimpulkan bahwa Israel mungkin telah melakukan empat dari lima tindakan yang termasuk dalam definisi genosida. Menurut para pakar, sanksi di bidang olahraga akan menjadi pesan kuat bahwa komunitas internasional tidak menoleransi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
Perbandingan langsung pun muncul dengan kasus Rusia. Setelah invasi ke Ukraina pada 2022, FIFA dan UEFA bertindak cepat dengan melarang seluruh tim nasional maupun klub Rusia dari semua kompetisi internasional. Bagi para pakar, preseden ini menjadi dasar bahwa tindakan serupa terhadap Israel dapat dibenarkan selama kekerasan di Gaza masih berlangsung.
Mereka menilai bahwa larangan partisipasi Israel bukan hanya langkah simbolis, tetapi juga upaya memberi tekanan politik agar kekerasan segera berhenti. “Sanksi olahraga akan menjadi sinyal kuat untuk melindungi hak asasi manusia,” tegas para pakar.
Hingga kini, FIFA dan UEFA belum memberikan tanggapan resmi. Kedua badan sepak bola dunia itu selama ini kerap menekankan pemisahan antara olahraga dan politik. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ketika konflik besar seperti di Ukraina terjadi, mereka bersedia mengambil langkah tegas saat krisis kemanusiaan tidak bisa diabaikan.
Dorongan sanksi ini menempatkan FIFA dan UEFA dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka berupaya menjaga prinsip netralitas politik. Di sisi lain, opini publik internasional menuntut agar badan sepak bola itu konsisten dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia.
Banyak pengamat menilai, keputusan FIFA dan UEFA terkait Israel akan menjadi preseden penting bagi hubungan antara olahraga dan geopolitik di masa depan. Jika mereka menempuh langkah sanksi, hal itu dapat mempertegas posisi sepak bola sebagai panggung global yang tidak hanya soal olahraga, tetapi juga diplomasi dan nilai kemanusiaan.
Namun, ada pula pihak yang mengingatkan risiko politisasi olahraga. FIFA dan UEFA selama bertahun-tahun menegaskan bahwa integritas kompetisi harus dijaga, dengan campur tangan politik ditekan seminimal mungkin. Jika mereka mengabulkan desakan ini, tantangan besar menanti dalam menjaga keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan netralitas.
Meski belum ada tenggat waktu bagi FIFA dan UEFA untuk merespons, tekanan internasional diperkirakan akan terus meningkat seiring berlanjutnya konflik di Gaza. Situasi ini menjadi ujian besar bagi sepak bola dunia: apakah tetap berpegang pada prinsip netralitas, atau mengambil sikap tegas demi kemanusiaan. (*/rom)
