BUKITTINGGI, METRO–Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi menggelar rapat koordinasi di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (24/9). Agenda ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka kemiskinan sekaligus menyelaraskan program daerah dengan target nasional.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Ia menekankan perlunya kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Kota ini bisa menuju di bawah 1 persen tingkat kemiskinan pada tahun 2025 jika kita bekerja bersama-sama. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kerja kolektif masyarakat,” ujar Ibnu Asis.
Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga masalah nasional bahkan global. Karena itu, strategi holistik sangat dibutuhkan agar penanganan berjalan efektif.
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan dua target besar yaitu, menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada 2026 serta menekan tingkat kemiskinan nasional ke 4,5–1 persen pada 2029.
Menurut Ibnu Asis, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan fokus pada tiga aspek utama: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika kita memiliki data yang akurat, itu sudah menjadi bagian dari solusi. Pemko Bukittinggi berkomitmen menyediakan perlindungan sosial yang inklusif sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemko Bukittinggi berharap TKPK bisa menjadi wadah yang solid, aktif, dan konsisten dalam merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.
Ibnu Asis menegaskan, dengan kolaborasi semua pihak, cita-cita menjadikan Bukittinggi sebagai kota yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas dapat segera diwujudkan. (pry)
