PADANG, METRO–Meski sempat mengalami penolakan dari warga, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memastikan investasi PT Hitay Daya Energi (HDE) di bidang pengembangkan proyek energi panas bumi di Gunung Talang Bukit Kili, Kabupaten Solok terus berlanjut.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Helmi mengatakan, pihak HDE sejauh ini sudah bisa masuk dan komunikasi dengan ninik mamak di Salingka Gunung Talang di Nagari Batu Bajanjang.
“Sejauh ini pihak Hitay Daya Energi sudah bisa masuk dan sudah komunikasi awal dengan ninik mamak. Bagaimana perkembangannya bisa dilihat siapa tokoh yang coba jalin komunikasi agar tidak terulang lagi (kasus bentrok warga dengan aparat-red),” terang Helmi saat silaturahmi dengan awak media, Senin (22/9) di Kantor Dinas ESDM Sumbar.
Helmi tidak memungkiri, traumatik warga di Salingka Gunung Talang akibat penolakan warga yang berujung bentrok dengan aparat beberapa waktu lalu, masih ada. Namun di sisi lain ada harapan HDE bisa masuk ke lokasi.
“Kita sudah mendampingi Hitay Daya Energi ke lokasi. Dulu Hitay masuk tanpa kita dampingi. Ada kasus, kita dampingi. Kita wanti-wanti yang datang ke situ orang-orang yang diberi kepercayaan membangun komunikasi yang baik. Orangnya sudah ada, yang dihire khusus oleh Hitay. Orang awak juo,” ungkap Helmi.
Helmi kembali menegaskan, HDE tidak menarik diri dalam proyek investasi panas bumi di Gunung Talang. Perusahaan asal Turki itu tetap berkomitmen melanjutkan proyeknya, karena ada dua titik proyeknya, yakni di Gunung Talang dan juga di Kabupaten Tanah Datar. “Gunung Talang memiliki potensi panas bumi terbesar setelah di Kabupaten Solok Selatan yang dikelola oleh PT Supreme Energy,” terangnya.
Helmi mengatakan, untuk mengantisipasi masalah sosial yang ditimbulkan dari investasi panas bumi di Sumbar pihaknya melakukan langkah-langkah pemetaan sosial (social mapping).
Pemetaan sosial msyarakat dilakukan di lokasi investasi strategis di Sumbar. “Lokasi-lokasi investasi yang ditawarkan dipetakan dulu potensi sosial, sehingga ada pendekatan kepada masyarakat. Setelah clear baru tawarkan ke investor. Kondisi sekarang yang terjadi ditawarkan ke investor, investor masuk lalu terjadi masalah sosial. Kini ingin merubahnya,” tegasnya.
Helmi mengungkapkan ada tujuh daerah yang memiliki potensi panas bumi di Sumbar. “Sambil berjalan, tahun 2026 kita mapping kondisi sosialnya. Kita lakukan survey pendahuluan. Setelah ditetapkan Menteri ESDM dapat investor, kondisi sosialya juga sudah clear,” terangnya.
Selain pemetaan sosial, Helmi mengatakan pihaknya ingin berkolaborasi dengan media untuk memassifkan edukasi kepada masyarakat bahwa energi baru terbarukan panas bumi tidak ada menyisakan masalah di tengah masyarakat.
“Panas bumi ini contohnya di jurnal-jurnal penelitian di dunia tidak ada masalah. Kita akan rangkul mahasiwaa, LSM, NGO, perguruan tinggi. Termasuk lembaga struktural nagari dan adat, LKAAM dan lainnya. Sehingga kita bersama bisa memberikan informasi positif dan edukatif kepada masyarakat,” harapnya.
Selain pemetaan sosial, Dinas ESDM Sumbar juga mencoba ikut terlibat mendampingi setiap investor yang masuk pertama ke Sumbar. Pasalnya, selama ini investor yang datang hanya melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar.
“Kita coba berikan pemahaman di awal atau edukasi. Malah seperti yang kita berikan terhadap investor PT Medco Power Indonesia yang mulai mengebor sumur panas bumi di Bonjol Kabupaten Pasaman. Kita undang kemari bertemu dengan PT Supreme Energy dan HDE, untuk berbagi kisah sukses diterima masyarakat, sehingga cerita itu ditangkap oleh PT Medco untuk masuk ke Pasaman,” ungkapnya.
Seperti diketahui, PT HDE mengembangkan proyek energi panas bumi di Gunung Talang Bukit Kili dengan target kapasitas awal 20 MW. Perusahaan ini telah menginvestasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk pengembangan energi panas bumi di Sumbar dan fokus pada potensi energi geothermal di beberapa wilayah. Termasuk Gunung Talamau dan Gunung Tandikek.
Potensi panas bumi Gunung Talang direncanakan menghabiskan masa eksplorasi selama 4 tahun. Namun, dalam perjalanan prosesnya, terjadi aksi penolakan warga dan menimbulkan dampak hukum terhadap salah seorang warga Kecamatan Lembang Jaya.
Warga Salingka Gunung Talang yang berkonsentrasi di Nagari Batu Bajanjang masih belum mau menerima proyek pembangkit energi terbarukan itu. Bentrok antara masyarakat dengan aparat kepolisian tidak dapak terhindarkan. Tujuh warga menjadi korban kekerasan aparat di Gunung Talang.(fan)
