Ketua DPRD Sawahlunto Susi Haryati mendesak Pemko Sawahlunto untuk segera mencari solusi bagi pedagang UMKM Silo agar memiliki tempat yang representatif, pedagang pun bisa tetap berjualan dengan omset seperti pada lokasi sebelumnya. Selanjutnya Idrayeni anggota DPRD dari partai Demokrat mengingatkan kepada pihak Pemko, jika ingin membangun lokasi Silo agar representatif dimana para pedagang akan dipindahkan.
Fatrionaldi dari Parpol PAN dan menyoroti terkait tanah Silo yang ditentukan oleh Pemko untuk pedagang untuk jualan tersebut apakah milik Pemko Sawahlunto, PTBA, PT KAI, sehingga jika disalurkan dana untuk membangun lokasi Silo tersebut menjadi tempat jualan apakah anggaran tidak sia-sia. “Karena lokasi lahan masih dimiliki oleh PTBA maka harus dipastikan dulu, apakah PTBA meminjamkan tanah Silo tersebut ke Pemko Sawahlunto atau menyerahkan ke Pemko Sawahlunto, sehingga jelas arah pembangunannya,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ronny Eka Putra dari parpol PKB. “ Kami ingin tahu kejelasan tanah dari Silo tersebut, sehingga untuk menyerahkan dana pokir tidak ragu lagi,” tuturnya.
Ronal Kardinal dari Nasdem, juga meminta kepada Pemko untuk beraudiensi dan disikusi lagi antara Pemko Sawahlunto dan PTBA untuk mengizinkan para pedagang berjualan lagi di Lapseg. “Meskipun kantor PTBA tersebut telah berubah menjadi Hotel Saka, namun biasanya pada daerah lain didepan Hotel malah banyak wisata kuliner. Sehingga hotel tersebut menjadi ramai dan pedagang pun terbantu, “ ungkapnya.
Di tengah gempuran banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPRD Sawahlunto dan harapan pedagang, Pemerintah Sawahlunto yang diwakilkan oleh Dinas Koperindag meminta waktu selama dua hari untuk koordinasi dengan pimpinan serta Dinas terkait lainnya. Selanjutnya pihak Pemko juga meminta bantuan dari DPRD Sawahlunto dalam memfasilitasi pertemuan antara Pemko Sawahlunto dan PTBA untuk kejelasan dari posisi tanah yang akan dibangun untuk kepentingan UMKM wisata kuliner dan perkembangan lainnya. (pin)
