Menurutnya, kepastian batas ini tidak hanya penting untuk Kota Bukittinggi, tetapi juga bagi Kabupaten Agam. Dengan adanya kejelasan wilayah, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan dan menyusun program pembangunan, terutama di kawasan yang bersinggungan langsung dengan batas administrasi.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap proses penegasan batas wilayah dapat segera mencapai kesepakatan bersama. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum sekaligus menghindari potensi persoalan di lapangan.
Tahap selanjutnya, tim teknis akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan instansi terkait lainnya. Hasil dari proses ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas, sebelum ditetapkan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri.
“Dengan adanya kepastian batas, maka pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, tanpa ada lagi tumpang tindih kewenangan,” pungkasnya. (pry)
