PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka Klinik Layanan Bersama di Gedung Terminal Type A Anak Air Kota Padang pada awal Oktober mendatang.
Klinik ini hadir untuk mempermudah pelaku usaha transportasi maupun perkebunan sawit yang beroperasi di Sumbar melakukan mutasi kendaraan mereka ke wilayah hukum Provinsi Sumbar, yakni plat nomor BA.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menegaskan, Sumbar saat ini berada pada fase penting pembangunan daerah. Namun, sumber pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Tidak dipungkirinya, kondisi saat ini banyak kendaraan operasional perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan perkebunan sawit, masih memakai plat nomor kendaraan luar daerah.
“Padahal setiap hari kendaraan ini melintasi jalan kita, memakai infrastruktur kita. Tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Sudahlah kendaraannya besar dan bebannya melebihi kapasitas, plat tidak BA juga. Sedih rasanya melihat kondisi ini,” ujar Vasko saat menghadiri Temu Ramah Bersama Pengusaha se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Rabu (17/9).
Vasko menilai potensi kebocoran PAD dari maraknya kendaraan angkutan non plat BA di Sumbar sangatlah besar. Padahal, jika seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar dialihkan ke plat BA, ia meyakini tambahan PAD bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan rusak, membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat. “Kami mengajak seluruh pengusaha berkomitmen mengembalikan identitas kendaraan kita ke plat BA. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi kontribusi nyata bagi masyarakat Sumbar,” tegas Vasko.
Vasko juga menyoroti besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit bagi perekonomian daerah. Meski menghasilkan nilai produksi mencapai Rp3 triliun per tahun, aktivitas sawit juga menimbulkan beban infrastruktur.
Ia mengimbau perusahaan sawit agar tidak hanya mengambil keuntungan, tapi juga berkontribusi dalam perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kami ingin sinergi saling menguntungkan. Pemerintah mendapat tambahan PAD untuk pembangunan, perusahaan memperoleh kepastian hukum, perbaikan infrastruktur dan pelayanan lebih baik,” jelasnya.
