JAKARTA, METRO–Pemerintah terus memperluas cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari 29 juta penerima manfaat saat ini, jumlahnya ditargetkan melonjak hingga 82 juta orang.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri Rapat Kerja Gerakan Nasional Ayo Mondok di Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Rabu (17/9). Menurutnya, seluruh murid, termasuk santri di pondok pesantren, harus ikut merasakan manfaat program MBG.
“Sekarang sudah 29 juta (penerima manfaat). Tapi Presiden kemarin rapat, harus (kejar target) 82 juta,” kata Zulhas.
Zulhas menjelaskan, salah satu kendala memperluas MBG adalah ketersediaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menyiapkan skema hybrid: tidak semua dapur dibangun baru, melainkan bisa memanfaatkan dapur yang sudah ada, misalnya di sekolah atau pesantren.
“Kalau dapurnya kurang bagus, nanti kita perbaiki. Kalau kurang dana, kita bantu uangnya. Ini solusi,” jelasnya.
Zulhas menambahkan, Peraturan Presiden terbaru sedang dibahas untuk mempercepat pelaksanaan MBG. Dalam aturan itu, Menko Bidang Pangan akan bertindak sebagai koordinator utama program.
Selain memanfaatkan dapur pesantren, pemerintah juga memperkuat peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam distribusi MBG. Saat ini ada sekitar 30 ribu personel SPPI yang sudah diterjunkan, dengan skema pengawalan lebih fleksibel.
Jika sebelumnya satu personel SPPI mendampingi 3.000 penerima manfaat, ke depan bisa lebih kecil, yakni 500–1.000 penerima, agar distribusi MBG lebih cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, program MBG sempat menuai polemik setelah beredar surat pernyataan dari MTsN 2 Brebes yang mewajibkan wali murid tidak menuntut hukum jika terjadi keracunan makanan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, menegaskan bahwa informasi tersebut keliru. “BGN tidak pernah melepaskan tanggung jawab apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) atau insiden keamanan pangan,” tegasnya.
Menurut Arya, angket yang disebarkan sebenarnya bertujuan mendata kondisi kesehatan dan alergi siswa agar menu MBG bisa disesuaikan. Setelah mediasi, pihak madrasah resmi menarik kembali surat tersebut.
Kepala MTsN 2 Brebes, Syamsul Maarif, juga menegaskan bahwa formulir itu bukan untuk membebaskan tanggung jawab penyelenggara MBG, melainkan murni untuk memastikan kesiapan siswa menerima program.
Dengan berbagai skema dan klarifikasi itu, pemerintah optimistis target 82 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai lebih cepat, tanpa mengorbankan standar gizi dan keamanan pangan yang ditetapkan. (*/rom)
